Foto: Anggota Komisi I DPRD Kukar, Erwin saat memimpin rapat bersama OPD.
Infobenua.com.Kutai Kartanegara – Keselarasan program pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi perhatian Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pembahasan pra-rancangan RKPD 2028 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.
Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja internal anggota Komisi I DPRD Kukar bersama OPD terkait di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Erwin, mengatakan penyusunan RKPD 2028 harus mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan Bupati Kukar, termasuk visi dan misi Kukar Idaman Terbaik.
Menurutnya, arah kebijakan pembangunan tersebut telah dituangkan dalam matriks RPJMD yang memuat tahapan program mulai 2026 hingga 2030. Karena itu, rancangan program yang disusun untuk 2028 perlu dipastikan tetap sejalan dengan perencanaan jangka menengah daerah.
“Dalam proses tersebut, kami juga memastikan apakah perencanaan pembangunan yang disusun sudah sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan Bupati, termasuk visi dan misi Kukar Idaman Terbaik yang sudah dituangkan dalam matriks RPJMD,” ungkap Erwin.
Di sisi lain, pembahasan juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Erwin menyebut beberapa OPD menyampaikan kekhawatiran karena beban anggaran semakin besar, sementara ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Meski demikian, DPRD tetap optimistis kondisi fiskal pada 2028 dapat mengalami perbaikan. Sembari menunggu perkembangan tersebut, program pembangunan tetap diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung visi dan misi kepala daerah.
“Terkait kondisi fiskal saat ini, tentu kami juga memastikan apakah rancangan RKPD 2028 sudah efektif dan sesuai dengan RPJMD,” katanya.
Erwin menegaskan, apabila keterbatasan anggaran membuat sejumlah program tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pemerintah perlu melakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan program yang menjadi prioritas.
“Program yang belum menjadi prioritas dapat diturunkan, sedangkan program yang benar-benar menjadi prioritas tetap harus diutamakan,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang penyesuaian program apabila kondisi fiskal daerah membaik pada 2027. Perubahan tersebut dapat dibahas kembali melalui mekanisme pembahasan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
“Namun, apabila kondisi fiskal mengalami perbaikan pada 2027, penyesuaian masih dapat dilakukan melalui pembahasan APBD sesuai mekanisme yang berlaku. Jadi, untuk saat ini kami tetap optimistis penyusunan RKPD 2028 dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.(rid/adv )









Users Today : 12
Total Users : 1650532
Views Today : 23
Total views : 7199506