Teks Foto: Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim
Infobenua.com, Samarinda –Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang dinilai rentan mendorong DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Daerah. Langkah ini dinilai mendesak untuk mengoptimalkan penerimaan sekaligus memastikan seluruh hak keuangan daerah dari pemerintah provinsi dan pusat tidak terlewat.
Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, dalam rapat paripurna setelah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan laporan hasil reses.
Ia meminta DPRD segera menginisiasi pembentukan pansus agar pengawasan terhadap sumber pendapatan daerah dapat dilakukan lebih menyeluruh.
“Jadi, tadi saya menyampaikan di rapat paripurna, untuk menginisiasi pembentukan pansus pendapatan daerah. Saya minta DPRD Samarinda segera membentuk pansus untuk membantu Pemkot dalam rangka bisa memenuhi target pendapatan daerah,” ujarnya.
Abdul Rohim mengungkapkan, ketersediaan kas Pemkot saat ini belum memadai untuk membiayai seluruh kegiatan rutin. Di sisi lain, masih terdapat kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang menambah beban keuangan daerah.
“Pendapatan daerah kita ini dalam kondisi agak rentan. Dana di kas Pemkot tidak tersedia cukup untuk bisa membiayai seluruh kegiatan. Kemudian ada utang-utang pihak ketiga dan segala macam,” ungkapnya.
Menurutnya, pansus tidak boleh hanya berfokus pada penerimaan yang dikelola langsung pemerintah kota. DPRD perlu mengevaluasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sekaligus menelusuri sumber penerimaan lain yang menjadi hak Samarinda.
Salah satu yang perlu diperiksa ialah pembagian penerimaan pajak melalui pemerintah provinsi, termasuk dana opsen pajak. Abdul Rohim mengusulkan DPRD melakukan pembahasan dengan DPRD provinsi untuk memperoleh kejelasan mengenai perhitungan dan besaran dana yang diterima Samarinda.
“Kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Baik itu memanggil dinas-dinas terkait untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah atau melakukan hearing secara vertikal ke DPRD provinsi,” jelasnya.
Pengawasan juga perlu diperluas hingga pemerintah pusat, terutama terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai pemerintah kota perlu mengetahui formulasi pembagian dan dasar penetapan nominal alokasi yang diterima selama ini.
“Selama ini kita cuma dapat angkanya. Tetapi, kita tidak mengerti apakah memang hak kita sebesar itu atau jangan-jangan kita bisa dapat lebih besar lagi,” katanya.
Politisi PKS itu berharap pansus dapat menjadi instrumen DPRD untuk memperjuangkan hak keuangan Samarinda. Dengan begitu, penerimaan daerah tidak sekadar bergantung pada angka alokasi yang diberikan, tetapi juga didasarkan pada transparansi perhitungan dan kepastian hak daerah.
“Kita perlu mengupayakan agar kita memang tetap bisa mendapatkan hak-hak kita dari TKD, baik itu yang dari provinsi maupun dari pusat,” pungkasnya.
penulis Elfrida editor Eka mandiri








Users Today : 10
Total Users : 1650530
Views Today : 12
Total views : 7199495