Teks Foto: Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.
Infobenua.com, Samarinda – Dana hibah Global Fund untuk penanggulangan HIV/AIDS di Kalimantan Timur dijadwalkan berhenti tahun depan. DPRD Kaltim pun meminta pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota menyiapkan anggaran khusus dalam APBD 2027 agar penanganan pasien tidak terputus.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut sekitar 80 persen biaya penanganan HIV/AIDS di daerah selama ini ditopang hibah tersebut. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu ikut menanggung pembiayaan dan tidak hanya bergantung pada pusat.
“Kita harus membangun kesepahaman bahwa bukan hanya APBN, tetapi APBD juga bisa mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS,” kata Darlis (16/11/2026).
Ia mengingatkan, tanpa anggaran pengganti, kelanjutan pengobatan pasien terancam, termasuk pasokan obat.
“Kalau dana Global Fund berhenti dan obat habis, pasien mau mengambil obat dari mana kalau tidak dianggarkan dari daerah?” ujarnya.
Menurut Darlis, kebutuhan itu mendesak karena kasus di Kaltim masih tinggi. Data BPS Kaltim mencatat 297 kasus baru sepanjang 2026.
Samarinda menjadi yang tertinggi dengan 111 kasus, disusul Balikpapan 57 kasus, Kutai Timur 33 kasus, dan Kutai Kartanegara 23 kasus.
“Pengidap terbanyak ada di Samarinda, Balikpapan, Kutim, dan Kukar, jadi daerah-daerah ini perlu penanganan lebih lanjut,” tegasnya.
Darlis juga meminta perhatian pada mobilitas penduduk yang meningkat seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, pencatatan kasus antardaerah perlu dibenahi karena pasien tidak selalu berobat di wilayah tempat tinggalnya. Lewat sistem rujukan, pasien bisa dirawat di daerah lain.
“Misalnya ada pasien yang terdata HIV, tetapi berobat di rumah sakit daerah lain. Itu rujukan. Awalnya dari puskesmas, lalu kalau sudah stadium tertentu dirujuk ke rumah sakit,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD menyoroti pemeriksaan HIV di lingkungan perusahaan yang belum optimal. Dari uji petik di sejumlah perusahaan, Darlis menemukan medical check-up (MCU) tahunan belum memasukkan skrining HIV.
Ia meminta perusahaan di Kaltim mempertimbangkan skrining rutin dalam program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
“Kami minta perusahaan yang beroperasi di Kaltim mempertimbangkan pemeriksaan HIV secara rutin dalam program K3, sebagai dukungan untuk penanggulangan HIV,” ucapnya.
Di sisi lain, Darlis meminta fasilitas kesehatan lebih aktif memberikan edukasi mengenai pencegahan HIV/AIDS dan menghapus stigma terhadap orang dengan HIV (ODHIV). Masyarakat juga diimbau tidak menjauhi atau melakukan diskriminasi terhadap mereka.
Ia menegaskan, orang dengan HIV tetap dapat menjalani kehidupan secara produktif dengan mengikuti terapi antiretroviral (ARV) secara rutin. Terapi yang dijalankan secara konsisten dapat menekan jumlah virus dalam tubuh. Jika viral load berhasil ditekan hingga tidak terdeteksi, HIV tidak ditularkan melalui hubungan seksual.
“Penderita HIV/AIDS sebenarnya bisa diobati asalkan mau menjalani terapi secara rutin, sehingga virusnya tidak lagi menular. Langkah pencegahannya adalah melalui skrining,” demikian Darlis Pattalongi.
Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri








Users Today : 11
Total Users : 1650531
Views Today : 18
Total views : 7199501