Infobenua.com, Balikpapan – Masyarakat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Kota Nusantara segera mendapatkan akses pelayanan keimigrasian secara langsung melalui pembukaan kantor pelayanan terpadu. Fasilitas tersebut disiapkan melalui kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, Nurudin, mengatakan kesepakatan pembukaan layanan tersebut telah dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani kedua pihak pada Kamis (5/11).
“Kami telah bersepakat dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membuka layanan tersebut. Itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Kamis (5/11),” kata Nurudin di Balikpapan, belum lama ini.
Menurut Nurudin, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat sekaligus mendukung pengembangan sistem pelayanan publik di kawasan IKN.
“Kerja sama itu merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” katanya.
Layanan yang disiapkan mencakup kebutuhan keimigrasian bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Selain itu, kerja sama tersebut meliputi penguatan penyebarluasan informasi keimigrasian secara terpadu.
Penyelenggaraannya akan mengadopsi konsep kota cerdas atau smart city serta memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui pendekatan tersebut, pelayanan diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem tata kelola pemerintahan digital yang dikembangkan di IKN.
Untuk mendukung operasionalnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan akan menyediakan fasilitas pelayanan bertajuk Beranda Imigrasi di kawasan Kantor Pelayanan Terpadu OIKN.
“Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan akan menghadirkan layanan operasional melalui fasilitas ‘Beranda Imigrasi’ di kawasan pelayanan terpadu di IKN tersebut,” kata Nurudin.
Tahapan berikutnya adalah penjabaran nota kesepahaman ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan Otorita IKN. Dokumen tersebut akan mengatur lebih terperinci pelaksanaan layanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Kedua pihak juga berkomitmen melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelayanan berjalan efektif serta sesuai dengan kesepakatan kerja sama.
Dengan hadirnya fasilitas tersebut, akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian di kawasan IKN diharapkan semakin mudah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kantor pelayanan di wilayah lain. (*)









Users Today : 26
Total Users : 1637510
Views Today : 29
Total views : 7174364