Sudah Diperjuangkan 10 Tahun, Ahmad Yani Prioritaskan Pembangunan TPA di Loa Janan

Foto bersama ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani dan warga Loa Janan.

Infobenua.com, Kutai Kartanegara – Penanganan persoalan sampah menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat Kecamatan Loa Janan. Hingga kini, wilayah tersebut masih membutuhkan kepastian fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah secara lebih baik.

Persoalan itu kembali mencuat dalam kegiatan reses Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, di Kantor Kecamatan Loa Janan, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan bersama kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, pembangunan TPA menjadi salah satu aspirasi yang mendapat perhatian.

Ahmad Yani mengungkapkan, kebutuhan pembangunan TPA di Kecamatan Loa Janan sebenarnya telah diperjuangkan masyarakat sejak sekitar 10 tahun lalu. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum juga terealisasi sehingga perlu kembali mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Menurut saya, salah satu persoalan yang paling mendesak adalah penanganan sampah. Selama ini Kecamatan Loa Janan belum memiliki kepastian tempat pembuangan akhir sampah yang memadai dan jelas,” ujarnya.

Ia menilai, keberadaan TPA sangat penting untuk mendukung penanganan sampah agar lebih terarah. Karena itu, kebutuhan tersebut tidak boleh hanya menjadi usulan yang berulang dalam setiap pembahasan, tetapi perlu didorong agar mendapatkan dukungan penganggaran.

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Ahmad Yani menyatakan akan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan TPA di Loa Janan.

“Kami akan meminta OPD terkait, termasuk TAPD, agar memberikan perhatian dan merespons kebutuhan tersebut. Ketersediaan TPA sangat penting agar penanganan persoalan sampah di Kecamatan Loa Janan dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Ahmad Yani berharap kebutuhan pembangunan TPA dapat masuk dalam pembahasan penganggaran daerah, khususnya untuk APBD 2027 maupun 2028.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 5, ia memastikan aspirasi masyarakat tersebut akan terus dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.

“Kami akan memperjuangkan agar anggaran untuk kebutuhan tersebut bisa tersedia,” pungkas Ahmad Yani.(rid/red)