Teks Foto: Anhar, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Infobenua.com, Samarinda – Program pelatihan kerja di Samarinda dinilai perlu disusun berdasarkan kebutuhan perusahaan, bukan sekadar menyediakan kegiatan bagi pencari kerja. Pemetaan kebutuhan industri menjadi langkah awal agar keterampilan yang diajarkan memiliki peluang untuk langsung digunakan di dunia kerja.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan pemerintah daerah perlu mengetahui jenis pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan beserta kualifikasi tenaga kerja yang disyaratkan.
Menurutnya, kebutuhan tersebut tidak selalu sama. Ada perusahaan yang membuka kesempatan bagi tenaga kerja pemula, tetapi ada pula yang meminta pengalaman kerja satu hingga tiga tahun.
Perbedaan persyaratan itu perlu menjadi bahan pertimbangan Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun program pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
Anhar menilai, pendataan tidak cukup dilakukan di tingkat pemerintah kota. Pemerintah perlu melibatkan kelurahan, kecamatan, hingga RT untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pencari kerja dan potensi tenaga kerja di masyarakat.
Ia mengungkapkan, persoalan ketidaksesuaian keterampilan terlihat ketika sejumlah pencari kerja ditemui dalam kegiatan rekrutmen. Beberapa pelamar mencoba melamar posisi tertentu meskipun belum memiliki keahlian yang dibutuhkan.
“Beberapa yang kita wawancarai tadi ternyata melamar pekerjaan tertentu, tetapi tidak punya keterampilan di bidang itu atau belum pernah mengikuti pelatihan,” ujarnya.
Karena itu, Anhar mendorong Disnaker menyusun program pelatihan berdasarkan proyeksi lowongan kerja pada tahun berikutnya. Dengan mengetahui kebutuhan perusahaan lebih awal, pemerintah dapat menentukan bidang pelatihan yang tepat, mulai dari keterampilan teknis hingga menjahit untuk kebutuhan usaha konveksi.
Ia juga menilai sektor UMKM memiliki peluang yang dapat dikembangkan untuk memperluas kesempatan kerja, termasuk pekerjaan tertentu yang memungkinkan kelompok lanjut usia tetap produktif.
Menurut Anhar, keterhubungan antara data pencari kerja, kebutuhan perusahaan, dan program pelatihan menjadi kunci agar kebijakan ketenagakerjaan daerah lebih tepat sasaran.
“Artinya oemerintah tidak hanya berfokus pada jumlah peserta pelatihan, tetapi juga pada kesesuaian kompetensi mereka dengan peluang kerja yang tersedia,” demikian Anhar.
penulis Elfrida editor redaksi










Users Today : 2437
Total Users : 1620347
Views Today : 3865
Total views : 7149357