AI Allegra Akan Diterapkan di Rumah Sakit, Andi Harun Minta Buktikan Akurasi Sebelum Diterapkan.

Foto : Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Infobenua.com, Samarinda – Rencana pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) Allegra untuk mendukung pelayanan kesehatan di Samarinda mendapat perhatian Wali Kota Andi Harun.

Ia meminta seluruh klaim kemampuan teknologi tersebut dibuktikan sebelum diterapkan di rumah sakit daerah.

Perhatian itu terutama menyangkut kemampuan Allegra dalam mendeteksi sejumlah parameter kesehatan tanpa pengambilan sampel darah secara langsung. Teknologi tersebut diklaim dapat memperkirakan kadar glukosa, HbA1c, kolesterol, hemoglobin, dan asam urat melalui pemindaian.

Andi Harun menegaskan, penerapan teknologi kesehatan tidak boleh hanya didasarkan pada kecanggihan sistem atau potensi bisnis. Legalitas produk, validitas ilmiah, dan ketepatan hasil pemeriksaan harus dipastikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien.

“Saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah teknologi dan produk yang ditawarkan ini benar-benar sudah memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Dokumen perizinannya harus dapat ditunjukkan dan divalidasi, termasuk kesesuaiannya dengan fungsi serta 62 parameter kesehatan yang diklaim,” tegasnya.

Ia juga meminta perusahaan penyedia teknologi menunjukkan publikasi ilmiah yang telah melalui proses penelaahan sejawat atau peer review. Bukti tersebut diperlukan untuk menguji tingkat akurasi, sensitivitas, spesifisitas, hingga tingkat kesalahan hasil pemindaian dibandingkan dengan pemeriksaan klinis.

Menurutnya, masyarakat harus mendapat penjelasan mengenai cara kerja algoritma dan sumber data yang digunakan. Hasil pemindaian juga harus dibedakan secara jelas antara estimasi atau skrining awal dengan diagnosis medis.

“Jangan sampai masyarakat menerima hasil pemeriksaan yang dianggap sebagai diagnosis, padahal sebenarnya masih berupa estimasi atau skrining awal. Kita harus mengetahui sejauh mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara medis,” ujarnya.

Selain aspek teknis, Andi Harun meminta kejelasan pembagian hasil kerja sama antara rumah sakit dan perusahaan, termasuk pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan pemeriksaan, keluhan pasien, maupun persoalan hukum.

Pengaturan kewenangan tenaga medis dan tenaga kesehatan juga harus sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia mengingatkan tanggung jawab rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Andi Harun menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap inovasi AI untuk meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan. Namun, rencana penerapan Allegra belum dapat dilanjutkan sebelum seluruh persyaratan legalitas, validitas ilmiah, dan akurasi hasilnya dipastikan.

“Prinsipnya, pastikan dulu legalitas produknya, validitas ilmiahnya, dan akurasi hasilnya. Setelah semuanya jelas, baru kita berbicara lebih jauh mengenai penerapan dan pengembangan kerja samanya. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Penulis : Faradita | Editor: Redaksi