Anggaran Terbatas, Sertifikasi Pencari Kerja di Samarinda Belum Bisa Diperluas

Teks Foto: Harminsyah, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda.

Infobenua.com, Samarinda –Keterbatasan anggaran membatasi jangkauan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja di Samarinda. Akibatnya, upaya membekali masyarakat dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja belum dapat menjangkau lebih banyak calon tenaga kerja.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menilai peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu mendapat perhatian lebih serius. Sebab, pencari kerja tidak cukup hanya mengandalkan informasi lowongan, tetapi juga harus memiliki keterampilan teknis dan kemampuan komunikasi agar mampu bersaing dalam proses rekrutmen.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka akses informasi lowongan pekerjaan sekaligus menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Program tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu singkat maupun bertahap, asalkan kompetensi yang diberikan terukur dan memiliki pengakuan melalui sertifikasi.

“Yang paling penting adalah bagaimana membantu masyarakat, khususnya pencari kerja, dengan memberikan informasi yang jelas. Kemudian yang kedua, kalau bisa diberikan pelatihan-pelatihan, apakah itu singkat atau bertahap, bahkan yang bersertifikasi,” ujarnya.

Salah satu upaya yang telah direalisasikan pada 2026 ialah program pelatihan dan sertifikasi yang direncanakan sejak 2025 melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Program tersebut diikuti 80 calon tenaga kerja dengan bidang pelatihan meliputi digital marketing, konten kreator, barbershop, dan pemasaran media sosial.

Pelaksanaannya melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan lembaga sertifikasi dengan mengacu pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui sertifikasi tersebut, peserta diharapkan memiliki bukti kompetensi sebagai modal untuk memasuki dunia kerja.

“Kita siapkan skill dan kapasitas calon-calon tenaga kerja ini agar mereka benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” katanya.

Meski pelaksanaan program telah rampung dan dilaporkan berjalan lancar secara administrasi maupun teknis, Harminsyah mengingatkan agar keberhasilannya tidak hanya dihitung dari jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat. Pemerintah perlu menelusuri sejauh mana keterampilan yang diperoleh membantu peserta mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha secara mandiri.

Ia berharap program serupa dapat kembali dilaksanakan pada 2027. Namun, penambahan jumlah peserta masih bergantung pada kemampuan anggaran. Kondisi ini membuat perluasan pelatihan belum bisa dilakukan sesuai kebutuhan pencari kerja.

“Masalah kuantitasnya masih terbatas karena anggaran, padahal program ini sangat penting untuk menjadi modal bagi calon tenaga kerja,” tegasnya.

Harminsyah mendorong agar pelatihan dan sertifikasi tidak berhenti sebagai kegiatan tahunan. Selain memperluas jumlah penerima manfaat, program tersebut perlu disertai evaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap peluang kerja dan kemandirian ekonomi peserta.

“Kita mendorong agar pelatihan dan sertifikasi menjadi program berkelanjutan dengan cakupan peserta lebih luas serta evaluasi terhadap hasil yang diperoleh setelah pelatihan,” demikian Harminsyah.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri