10 Jabatan Eselon II Pemkot Samarinda Masih Diisi Plt, Samri: Bisa Jadi Bagian dari Efisiensi 

Teks Foto: Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra.

Infobenua.com, Samarinda – Sebanyak 10 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih diisi pejabat pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini terjadi setelah pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun atau dipindahkan ke jabatan lain.

Sepuluh jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD, Asisten I dan Asisten III Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penugasan Plt tidak hanya terjadi pada jabatan pimpinan tinggi. Kondisi serupa juga ditemukan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. Bahkan, menurutnya, ada camat yang harus menangani dua wilayah kecamatan sekaligus.

“Kita sering memberikan masukan kenapa di pemerintah kota saat ini terlalu banyak Plt. Bahkan pemerintahan terendah pun ada Plt, lurah masih banyak yang Plt. Ada juga camat yang menjabat dua kecamatan sekaligus,” ujarnya.

Samri mengaku pernah mempertanyakan banyaknya jabatan yang masih diisi Plt kepada Pemkot Samarinda. Dari penjelasan yang diterimanya, wali kota disebut tidak ingin terburu-buru menetapkan pejabat definitif.

Menurutnya, masa penugasan Plt dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menilai kemampuan dan kinerja pegawai sebelum menentukan pejabat yang akan menduduki jabatan secara definitif.

Namun, Samri menduga banyaknya jabatan Plt juga berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran, khususnya dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Tapi itu merupakan penilaian saya sendiri, bukan informasi resmi dari pemerintah kota,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pejabat yang ditunjuk sebagai Plt hanya memperoleh tambahan TPP sebesar 20 persen dari nilai TPP jabatan yang ditugaskan kepadanya. Sementara itu, pejabat tersebut tetap menerima TPP dari jabatan definitif yang sebelumnya diemban.

“Misalnya TPP-nya Rp10 juta, kalau Plt hanya mendapat 20 persen. Tapi bagi yang menjabat Plt, itu tetap tambahan penghasilan, karena dia sudah menerima gaji utama sebagai kepala dinas, lalu menjadi Plt di dinas lain,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Samri menilai pemerintah berpotensi menghemat hingga 80 persen dari komponen TPP jabatan yang belum diisi pejabat definitif.

Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa dugaan efisiensi tersebut merupakan penilaiannya sendiri.

Samri juga mencontohkan posisi Sekretaris
DPRD Samarinda yang menurutnya telah mengalami dua kali penugasan Plt. Ia mengaku mendengar informasi bahwa sejumlah jabatan definitif kemungkinan akan diisi secara serentak pada Desember 2026. Namun, informasi itu belum dipastikan oleh Pemkot Samarinda.

Selain persoalan pengisian jabatan, Samri turut menyinggung proses penilaian ASN sebelum menduduki posisi tertentu. Menurutnya, terdapat sejumlah kriteria yang digunakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam menilai calon pejabat.

Ia membandingkan proses tersebut dengan periode sebelumnya, ketika latar belakang pendidikan, seperti lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), kerap menjadi salah satu pertimbangan dalam penempatan pejabat di posisi strategis, mulai dari lurah hingga kepala dinas.

Sementara pada masa kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, Samri menilai penentuan pejabat telah mempertimbangkan sejumlah kriteria dan tidak semata-mata berdasarkan senioritas. Ia mencontohkan proses penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda.

Terkait dampak banyaknya jabatan Plt terhadap efektivitas pemerintahan, Samri menyerahkan penilaian tersebut kepada wali kota sebagai pihak yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan.

“Itu urusan Wali Kota yang melihat efektif atau tidaknya. Mungkin dianggap efektif sehingga berlangsung lama. Kalau tidak efektif, mungkin akan ada kebijakan lain,” katanya.

Ia menilai, sejauh ini aktivitas pemerintahan masih berjalan meskipun sejumlah jabatan belum diisi pejabat definitif. Kondisi tersebut, menurutnya, mungkin menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mempertahankan pola penugasan Plt di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Faktanya yang kita lihat sekarang semua berjalan saja, jadi mungkin dianggap efektif. Anggarannya bisa digunakan untuk yang lain, apalagi kalau kita dalam keadaan efisiensi,” demikian Samri Shaputra.

Penulis: Frida | Editor: Redaksi