Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Soroti Keterbatasan Plt dalam Pengambilan Kebijakan OPD

Foto: Anggota komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto.

Infobenua.com, Kutai Kartanegara – Status pelaksana tugas (Plt) pada sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutai Kartanegara menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto.

Ia menilai, khususnya pada OPD yang menangani pelayanan teknis, penetapan kepala dinas definitif perlu segera dipertimbangkan karena status Plt memiliki keterbatasan dalam urusan dan pengambilan kebijakan.

Desman menjelaskan, dampak dari belum definitifnya kepala OPD perlu dilihat berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang bersangkutan.

OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan teknis dinilai perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan tugas tidak terhambat oleh keterbatasan kewenangan jabatan.

“Saya kira itu kembali lagi pada posisi OPD yang bersangkutan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan atau urusan teknis tertentu.” ujarnya, Kamis (29/10/2026).

Menurut dia, kebutuhan untuk menetapkan kepala OPD definitif menjadi penting ketika jabatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan layanan dan urusan teknis yang memerlukan pengambilan keputusan. Karena itu, evaluasi perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan setiap organisasi perangkat daerah.

“Kalau menyangkut pelayanan teknis, saya kira hal ini harus segera dipikirkan agar kepala dinas definitif bisa ditetapkan.” Jelasnya.

Desman menegaskan bahwa penataan jabatan bukan sekadar persoalan administratif. Kepemimpinan yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi juga dibutuhkan agar pelaksanaan tugas OPD dapat berlangsung lebih efektif.

“Sebab, kalau hanya berstatus Plt, memang ada keterbatasan dalam urusan dan pengambilan kebijakan.” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk mencermati jabatan-jabatan yang memiliki kebutuhan mendesak, terutama yang berkaitan dengan layanan kepada masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memastikan keputusan dan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan.

“Saat ini kepala daerah atau Pemerintah Kabupaten sudah melakukan perhitungan mengenai mekanisme yang akan diterapkan.” pungkasnya.