Ketua DPRD Kukar Siapkan RDP dengan PLN, Telusuri Penyebab Pemadaman Listrik Berulang

Foto: Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

Infobenua.com, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PLN dan pihak terkait untuk menelusuri penyebab pemadaman listrik yang terjadi berulang kali.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyebut pertemuan tersebut akan menjadi ruang koordinasi untuk mengidentifikasi kendala sekaligus membahas langkah penanganan agar gangguan serupa tidak terus berulang.

Rencana RDP ini merupakan tindak lanjut atas persoalan pemadaman pelayanan listrik yang menjadi perhatian masyarakat. DPRD mengajak pemerintah kabupaten akan meminta penjelasan mengenai faktor yang memengaruhi pemadaman, baik dari sisi teknis, pasokan daya, maupun kemungkinan penyebab lainnya.

“Pembahasan akan dilakukan untuk mengetahui penyebab persoalan serta menentukan langkah penanganan yang perlu dilakukan pemerintah agar kejadian serupa tidak terus berulang.” jelasnya, Kamis (29/10/2026).

Ahmad Yani menyampaikan bahwa penelusuran perlu dilakukan bersama pihak yang memahami kondisi pelayanan listrik. Dengan memperoleh keterangan yang jelas, pihak terkait diharapkan dapat menentukan langkah lanjutan berdasarkan penyebab yang ditemukan.

“DPRD bersama pemerintah kabupaten akan menelusuri apakah pemadaman listrik disebabkan kendala teknis, persoalan pasokan daya, atau faktor lainnya.” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihak DPRD juga menyatakan dukungan terhadap PLN dalam upaya mencari akar persoalan dan memperbaiki pelayanan. Koordinasi tersebut diharapkan membuka ruang pembahasan yang lebih terarah antara pemerintah daerah dan pihak penyedia layanan listrik.

“DPRD juga menyatakan dukungan terhadap PLN untuk menemukan penyebab dan menyelesaikan persoalan pelayanan listrik.” tegasnya.

Rapat tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan paling lambat Senin dengan melibatkan pihak-pihak terkait. DPRD berharap pertemuan itu tidak hanya menghasilkan penjelasan mengenai gangguan, tetapi juga membantu mengarahkan langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.

“Melalui pertemuan bersama, pihak-pihak terkait diharapkan dapat menyampaikan kondisi yang sebenarnya, menjelaskan kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.” pungkasnya. (Adv)