Pemadaman Berbulan-bulan, DPRD Samarinda Desak Audit PLN dan Potongan Tagihan 50 Persen

Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim

Infobenua.com.Samarinda– Pemadaman listrik bergilir yang berlangsung berbulan-bulan di Samarinda dan sejumlah wilayah Kalimantan Timur memicu ketidakpercayaan terhadap pelayanan PT PLN.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit perusahaan tersebut sekaligus meminta kompensasi bagi pelanggan yang terdampak.

Baginya permintaan maaf yang disampaikan PLN secara berulang tidak cukup untuk menjawab persoalan yang telah mengganggu aktivitas masyarakat.

Ia meminta perusahaan segera menyelesaikan gangguan kelistrikan dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pelanggan. Menurutnya, terdapat dua langkah yang harus dilakukan PLN. Pertama, menuntaskan persoalan pemadaman yang terus berulang. Kedua, memberikan kompensasi kepada pelanggan melalui pemotongan tagihan listrik sebesar 50 persen.

“Mestinya karena terjadi pemadaman secara berkala di Samarinda, seluruh pelanggan di Samarinda dipotong 50 persen dari tagihan. Itu namanya tanggung jawab,” ujar Rohim saat diwawancarai.

Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan penyelesaian konkret, bukan sekadar pemberitahuan dan permintaan maaf yang terus berulang tanpa kepastian kapan gangguan berakhir.

Rohim mengaku tidak lagi yakin terhadap penjelasan PLN yang menyebut kerusakan pembangkit sebagai penyebab pemadaman. Menurutnya, gangguan yang berlangsung hampir setengah tahun semestinya sudah ditangani melalui perbaikan atau penggantian peralatan.

“Barang macam apa yang tidak bisa diperbaiki? Kalau memang rusak tinggal diperbaiki, kalau tidak bisa diperbaiki beli yang baru. Pemasukan ke PLN kan masuk tiap bulan,” katanya.

Politikus PKS itu menduga persoalan tersebut berkaitan dengan manajemen internal PLN. Ia menyinggung pemberitaan mengenai kerugian perusahaan di tingkat pusat yang menurutnya perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat persoalan pengelolaan yang berdampak terhadap pelayanan di daerah.

“Ini masalahnya mismanagement. Manajemennya, apakah terjadi di pusat lalu berdampak ke daerah, itu yang kita tidak tahu,” ujarnya.

Rohim juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang menjadi sumber energi primer. Karena itu, ia mempertanyakan berlarut-larutnya persoalan pasokan listrik di wilayah yang memiliki sumber daya energi tersebut.

Selain itu, ia menyebut PLN telah beberapa kali dipanggil oleh DPRD di tingkat kota maupun provinsi untuk membahas persoalan pemadaman. Namun, menurutnya, upaya tersebut belum menghasilkan perubahan yang berarti terhadap kondisi pelayanan.

Atas dasar itu, ia tidak lagi mengusulkan pemanggilan PLN melalui forum DPRD. Ia justru meminta APH turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan untuk menelusuri penyebab persoalan yang berlangsung berkepanjangan.

“Kalau saya pribadi sudah putus asa. Makanya saran saya dua itu saja. Tidak usah dipanggil. APH masuk, lakukan audit dan pemeriksaan. Kedua, PLN kompensasi atas pelayanan yang tidak perform,” tegasnya.

Selain mendesak audit dan kompensasi, Rohim menyinggung wacana pengambilalihan pengelolaan listrik di Batam oleh Danantara setelah terjadi pemadaman total di wilayah tersebut.

Ia menilai opsi perubahan pengelolaan juga layak dipertimbangkan untuk Samarinda dan Kalimantan Timur apabila dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Meski belum dapat memastikan apakah pengelolaan oleh pihak lain akan menjadi solusi, Rohim berpandangan bahwa alternatif tersebut patut diuji di tengah persoalan kelistrikan yang belum terselesaikan.

“Setuju saja asal lebih bagus. Coba dulu. Kalau ternyata lebih buruk, nanti kita pikirkan lagi,” demikian Rohim.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri