Teks Foto: Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno
Infobenua.com, Samarinda— Pembangunan kolam retensi dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir di Kecamatan Sambutan, Samarinda. Usulan ini muncul karena normalisasi sungai di kawasan tersebut terkendala alur sungai yang menyempit, berkelok, serta diapit permukiman warga.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan drainase di jalan-jalan utama. Saluran air di gang permukiman juga perlu dibenahi karena kapasitasnya belum memadai untuk menampung limpasan air saat hujan deras.
Menurut politikus PAN itu, pelebaran drainase di lingkungan warga bisa menjadi pilihan. Namun, rencana tersebut membutuhkan tambahan ruang, sementara lahan di sekitar saluran sebagian merupakan milik masyarakat.
“Kalau drainase dibangun di gang-gang kecil, apakah warga bersedia sebagian tanahnya dihibahkan ke Pemkot untuk dijadikan saluran?” kata Suparno di DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat (16/10/2026).
Ia menyebut pengurus RT setempat telah menyetujui rencana pelebaran drainase. Meski begitu, persetujuan warga yang lahannya terdampak masih harus dibicarakan sebelum pembangunan direalisasikan.
Perluasan saluran juga harus memperhitungkan lebar jalan lingkungan. Tanpa perencanaan yang matang, pelebaran drainase justru berpotensi mengurangi ruang jalan yang digunakan warga untuk beraktivitas.
Di sisi lain, Suparno menilai kondisi sungai di Sambutan menjadi persoalan yang tidak kalah sulit. Salah satu aliran sungai di kawasan Sambutan Pelita 2, sekitar SPBU, disebut telah menyempit dan berkelok di antara rumah-rumah warga.
“Dari Sambutan Pelita 2 di daerah sekitar SPBU itu ada sungai, tetapi sudah menyempit dan berkelok-kelok. Selain itu rumah di situ juga padat. Maka agak sulit kalau mau dinormalisasi,” terangnya.
Karena itu, pembangunan kolam retensi atau folder perlu dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menampung limpasan air saat hujan deras sebelum dialirkan secara bertahap ke Sungai Mahakam.
Namun, rencana tersebut masih bergantung pada ketersediaan lahan. Pemerintah Kota Samarinda perlu memastikan apakah terdapat aset daerah di lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan kolam penampungan air.
“Untuk pembangunan kolam retensi kita perlu lihat apakah Pemkot punya tanah daerah situ nggak? Kita lihat nanti,” katanya.
Suparno menyampaikan usulan penanganan banjir tersebut akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Pelaksanaannya tetap memerlukan kajian teknis, terutama mengenai kebutuhan lahan dan dampaknya terhadap lingkungan permukiman.
Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri








Users Today : 1969
Total Users : 1542162
Views Today : 3507
Total views : 7006652