Kaltim Catat 13 Ribu Kasus ISPA akibat Karhutla, 33 Titik Sungai Mengalami Kekeringan

Infobenua.com, Samarinda — Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Kalimantan Timur mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor. Berdasarkan laporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026, tercatat sekitar 13.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sementara pemantauan lingkungan menemukan 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota mengalami kekeringan.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan penanganan karhutla perlu diikuti langkah perlindungan kesehatan masyarakat. Ia menyoroti tingginya konsentrasi partikel halus PM2,5 di sejumlah wilayah yang mencapai 10 hingga 13 kali lipat dari ambang batas mutu yang berlaku.

Menurut Seno, koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu diperkuat agar dampak kesehatan akibat karhutla dapat ditangani hingga fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

“Perlu kerja sama yang baik di tingkat OPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kesehatan masyarakat akibat karhutla ini dapat tertangani dengan baik sampai ke tingkat puskesmas,” ujarnya.

Selain dampak kesehatan, Seno menekankan pentingnya koordinasi dalam penanganan kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Dalam rapat sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), keterlibatan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bagian penting dalam upaya penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Ia berharap Kementerian Kehutanan dapat melakukan pengukuran ulang kawasan Bukit Soeharto untuk memperjelas cakupan wilayah dan pembagian kewenangan. Langkah itu dinilai dapat mendukung optimalisasi pemantauan serta penanganan kawasan yang berada dalam kewenangan Otorita IKN.

Di sisi lain, kondisi kekeringan yang melanda puluhan titik sungai juga memerlukan perhatian pemerintah. Berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kekeringan teridentifikasi pada 33 titik sungai yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kaltim.

Seno mengatakan koordinasi lanjutan diperlukan untuk memastikan masyarakat yang terdampak, khususnya di wilayah hulu Sungai Mahakam, memperoleh perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan.

Pemerintah daerah juga diminta mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Potensi banjir di sejumlah wilayah Kaltim memerlukan kesiapan lintas instansi serta komunikasi aktif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Forkopimda.

“Koordinasi harus terus kita lakukan. Ketika mendekati musim hujan, ancaman bencana banjir juga akan ada di Kalimantan Timur. Ini memerlukan komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dan Forkopimda,” pungkasnya.

Penguatan koordinasi tersebut diharapkan mendukung penanganan karhutla, mitigasi dampak kekeringan, dan kesiapsiagaan menghadapi banjir secara terpadu. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk merespons keadaan darurat, tetapi juga mengurangi risiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat.(*)