Usulan Pertalite Kaltim Lebih dari 1 Juta KL, Helmi Pertanyakan Kesenjangan Kuota

Teks Foto: Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah

Infobenua.com, Samarinda—Kuota Pertalite bersubsidi di Kalimantan Timur yang jauh di bawah usulan daerah menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah.

Ia mendesak tambahan kuota menjadi 510.000 kiloliter (KL) segera direalisasikan untuk membantu mengatasi antrean panjang di SPBU.

Kaltim sendiri mengusulkan kuota Pertalite sebesar 1.034.972,72 KL untuk 2026. Namun, kuota yang disetujui tercatat hanya 508.400 KL.

Kesenjangan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar alokasi BBM lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota (BBM subsidi jenis Pertalite) tahun 2026 menjadi 510.000 KL, dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi usai kegiatan Arusbawah Energi Forum 2026 di Gedung Olah Bebaya, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Helmi, persoalan BBM tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan ekonomi daerah.

Ia mengapresiasi forum tersebut karena mempertemukan pemangku kepentingan untuk membahas persoalan energi sekaligus menyampaikan masukan bagi kebijakan pemerintah.

Helmi juga mengingatkan Samarinda perlu memperkuat sektor usaha mikro dan makro untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama seiring rencana menuju era tanpa pertambangan.

“Tapi di satu sisi memang Samarinda akan zero tambang, karena Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” tegasnya.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, Pemprov Kaltim telah meminta penjelasan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan mengenai antrean BBM.

Berdasarkan hasil koordinasi, Pertamina menjanjikan penyaluran sesuai kuota yang disepakati dan berupaya memenuhi kebutuhan hingga 600.000 KL.

“Patra Niaga telah menjanjikan bahwa kuota pada tahun 2026 akan sesuai dengan kuota (yang disetujui) yakni sebesar 510.000 KL, dan diupayakan bisa mencapai itu bahkan 600.000 KL,” ujar Seno.

Di luar persoalan pasokan, Seno menilai besarnya kontribusi Kaltim terhadap sektor energi nasional harus diikuti manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

Pemprov Kaltim juga mendorong peningkatan pembagian hasil serta keterlibatan pengusaha lokal di sektor pertambangan dan perminyakan.

“Semoga kejadian kekurangan kuota seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang,” tutup Seno Aji.