Karhutla dan Kekeringan Belum Usai, Samarinda Perpanjang Tanggap Darurat

Ket Foto: Ilustrasi.

Infobenua.com Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Memasuki perpanjangan ketiga, pemerintah masih menghadapi titik kebakaran sekaligus dampak kekeringan yang berimbas pada ketersediaan air dan pengairan lahan pertanian.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan perpanjangan status tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda.

Menurutnya, keputusan itu diambil karena kebakaran masih ditemukan di sejumlah wilayah. Selain itu, kondisi sumber air juga belum sepenuhnya pulih sehingga kebutuhan masyarakat masih membutuhkan penanganan.

“Ini kita diperpanjang kembali, sudah ada SK tanggap darurat dari Pak Wali dengan melihat tingkat kebakaran lainnya juga masih terjadi,” ujar Suwarso, Kamis (1/10/2026).

Dampak kekeringan juga dirasakan dalam penyediaan air baku. Pengolahan air untuk kebutuhan masyarakat oleh Perumdam Tirta Kencana belum dapat berjalan secara maksimal karena kondisi sumber air masih terbatas.

Kondisi serupa terjadi pada sektor pertanian. Sebagian lahan persawahan belum memperoleh pasokan air secara penuh sehingga pemerintah harus mencari sumber air alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan pengairan.

“Pengolahan air bersihnya dari PDAM juga belum 100 persen, pengairan sawahnya juga demikian, belum bisa kita suplai semuanya karena memang masih terjadi kekeringan,” jelasnya.

Seiring diperpanjangnya masa tanggap darurat, kebutuhan operasional penanganan bencana juga terus berjalan. Pemkot Samarinda mulai memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kegiatan di lapangan.

Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk pemadaman karhutla, penyediaan air bersih serta pengoperasian pompa untuk membantu mengalirkan air ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.

Suwarso menegaskan BTT yang digunakan dalam penanganan bencana tidak dialokasikan untuk pembelian aset maupun belanja modal.

“Tidak untuk belanja modal, tapi hanya untuk kebutuhan operasional penanganan kebakaran,” tegasnya.

Untuk membantu pengairan persawahan, pemerintah juga memanfaatkan sumber air alternatif dari void tambang. Air dari lokasi tersebut dipompa menuju kawasan pertanian yang mengalami kekurangan pasokan.

Pengoperasian pompa membutuhkan bahan bakar sehingga kebutuhan tersebut turut masuk dalam pembiayaan operasional penanganan kekeringan.

Meski sudah memasuki perpanjangan ketiga, BPBD untuk sementara masih menggunakan sisa anggaran dari periode sebelumnya. Dana tersebut dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan penanganan yang masih berlangsung.

“Untuk perpanjangan yang ketiga ini kita masih menggunakan sisa anggaran di perpanjangan yang kedua. Kita maksimalkan,” ungkap Suwarso.

Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Ketapang Tani telah mengusulkan tambahan anggaran. Pengajuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemadaman dan bahan bakar pompa pengairan.

Suwarso menyebut penanganan karhutla dan kekeringan harus dilakukan secara bersamaan karena dampaknya saling berkaitan. Selain mengganggu lahan pertanian, kondisi tersebut turut memengaruhi ketersediaan air bersih hingga kualitas udara di Kota Samarinda.

“Untuk mempercepat penanganan-penanganan kebakaran lahan dan hutan termasuk kekeringan yang dampaknya kepada pertanian, kepada air bersih termasuk dampaknya ke kualitas udara,” pungkasnya.

Penulis Ainunnisa Editor redaksi