Jaringan Desa Diperkuat, Kutim Ajukan Penambahan BTS ke Komdigi

Infobenua.com, KUTIM – Penguatan infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk meningkatkan akses komunikasi masyarakat di wilayah yang membutuhkan dukungan jaringan.

Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Staper) Kutim, pemerintah daerah telah menyampaikan usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penambahan maupun peningkatan kapasitas Base Transceiver Station (BTS).

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (Plt. Kabid Infrastruktur TIK) Diskominfo Staper Kutim, M. Ihsan Hafid, mengatakan usulan tersebut telah dibahas bersama pemerintah pusat.

“Desa-desa yang sinyal lemah atau blank spot sudah kami upayakan untuk bermohon kepada Kementerian Digital agar bisa menambah BTS di wilayah desa sesuai permohonan. Kemarin sudah kami bahas di kementerian, alhamdulillah semoga direspons dengan baik dan bisa cepat dibangun BTS-nya,” tutur Ihsan, Rabu (30/9/26).

Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan karena pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan dukungan lintas kewenangan.

“Pemerintah daerah dalam hal ini menyampaikan kebutuhan dari wilayah yang memerlukan penguatan jaringan untuk dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Upaya tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian lain. Diskominfo Staper Kutim telah mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah wilayah.

Ihsan mengatakan komunikasi antarlembaga terus dilakukan agar kebutuhan infrastruktur yang telah diusulkan dari daerah dapat memperoleh respons dan tindak lanjut.

Penambahan maupun peningkatan kapasitas BTS nantinya diharapkan dapat memperkuat layanan telekomunikasi masyarakat. Infrastruktur yang lebih memadai juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada akses komunikasi dan layanan digital.

“Langkah pengusulan tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk tidak hanya mengidentifikasi kebutuhan jaringan, tetapi juga mendorong agar kebutuhan tersebut mendapat tindak lanjut melalui koordinasi dengan pemerintah pusat,” tandasnya.(adv/Kutim)

Penulis : Faradita | Editor : Redaksi