Realisasi Fisik Pembangunan Baru 57 Persen, Rudy Mas’ud Dorong OPD Tuntaskan Program 2026

Teks foto: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat diwawancarai setelah Morning Briefing bersama jajaran OPD Pemprov Kaltim di BPSDM Kaltim, Senin (28/9/2026).

Infobenua.com, Samarinda–Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Hingga akhir September, realisasi pendapatan daerah masih berada di kisaran 70 persen, sementara realisasi fisik pembangunan baru mencapai sekitar 57 persen.

Hal itu disampaikan Rudy saat memimpin Morning Briefing bersama Sekretaris Daerah Kaltim, para asisten, dan seluruh pimpinan OPD di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Senin (28/9/2026).

Rudy mengatakan, salah satu poin utama dalam rapat tersebut adalah mengevaluasi realisasi pendapatan maupun belanja daerah, serta memastikan setiap anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Anggaran pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang terpenting,” kata Rudy usai kegiatan.

Ia menyebut realisasi pendapatan daerah saat ini mendekati 70 persen dari target yang ditetapkan sebesar 75 persen.

Pemerintah provinsi masih terus mendorong peningkatan pendapatan melalui sejumlah sektor, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Sementara untuk realisasi fisik pembangunan, capaian masih berada di angka sekitar 57 persen. Menurut Rudy, proses administrasi, perubahan APBD, hingga tahapan pelelangan menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi percepatan penyerapan anggaran.

“Realisasi fisik kita masih sekitar 57 persen. Ini yang akan terus kita kejar agar capaian realisasi bisa meningkat sesuai target dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Rudy meminta seluruh OPD segera menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2026. Ia mengingatkan agar tidak ada pekerjaan yang tertunda hingga melewati tahun berjalan.

Menurutnya, percepatan realisasi anggaran bukan hanya berkaitan dengan capaian administratif, tetapi juga memastikan program pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat Kalimantan Timur.

“Jangan sampai ada pekerjaan yang menyeberang ke tahun berikutnya,” demikian Rudy Mas’ud.

Penulis : Frida | Editor : Eka Mandiri