Pengelolaan Sampah Kutim Diperluas, Komunitas dan Perusahaan Dilibatkan

Foto : Plt Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) DLH Kutim, Jurianto

Infobenua.com.KUTIM – Penanganan sampah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai diperkuat melalui keterlibatan berbagai pihak di luar pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim mendorong komunitas dan dunia usaha mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing, mulai dari menjaga lingkungan hingga mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas usaha.

Plt Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) DLH Kutim, Jurianto, mengatakan pihaknya membuka ruang kerja sama dengan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap persoalan lingkungan.

“Kita kerja sama juga dengan beberapa komunitas. Kemarin itu salah satunya ada komunitas Sudanggalah, masalah melarang buang sampah ke sungai,” ujar Jurianto, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, keberadaan komunitas dapat membantu memperluas gerakan menjaga lingkungan di tengah masyarakat. Peran tersebut dapat disesuaikan dengan persoalan dan kondisi lingkungan yang menjadi perhatian masing-masing komunitas.

Di sisi lain, DLH Kutim juga mendorong perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Pengelolaan sejak dari sumber dinilai dapat membantu mengurangi beban penanganan yang harus ditanggung pemerintah.

“Pengelolaan sampah itu kan perusahaan terlibat juga. Bagaimana mereka juga bisa mengelola sampah dengan baik,” katanya.

Jurianto menjelaskan, penanganan sampah memiliki rangkaian proses yang saling berkaitan, sehingga membutuhkan keterlibatan lebih banyak pihak. Kolaborasi dapat dilakukan mulai dari sumber sampah, pengangkutan hingga pengolahan.

“Kalau kita banyak pelibatan stakeholder yang sama-sama bisa berjuang tentang pengelolaan sampah, saya yakin gerak kita, langkah kita itu lebih cepat,” jelasnya.

Melalui pola kerja bersama tersebut, DLH Kutim terus membuka ruang bagi komunitas, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah tetap berperan dalam mengoordinasikan upaya tersebut agar berjalan sesuai kebutuhan daerah.(adv/Kutim)

reporter nurfaradita editor redaksi