Infobenua.com, Samarinda — Sebanyak 39.184 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman di Kalimantan Timur belum mengantongi sertifikat halal. Jumlah tersebut mencapai sekitar 62,6 persen dari total 62.597 UMKM makanan dan minuman yang tercatat di provinsi tersebut.
Kondisi itu menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelang berakhirnya masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman yang diproduksi usaha mikro dan kecil pada 17 Oktober 2026.
Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (DPPKUKM) Kalimantan Timur Ronny Suhendra mengatakan, hingga saat ini telah terbit 23.413 sertifikat halal bagi pelaku usaha di sektor tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 21.763 sertifikat diterbitkan melalui skema pernyataan mandiri atau self declare, sedangkan 1.650 lainnya diperoleh melalui jalur reguler.
“Total UMKM makanan dan minuman di Kalimantan Timur sebanyak 62.597 pelaku usaha. Yang belum memiliki sertifikat halal sebanyak 39.184 pelaku usaha,” kata Ronny kepada media ini, Selasa (22/9/2026).
Dengan demikian, baru sekitar 37,4 persen dari total UMKM makanan dan minuman di Kaltim yang telah memiliki sertifikat halal. Mulai 18 Oktober 2026, produk dalam kategori yang telah memasuki masa wajib tersebut harus memenuhi ketentuan sertifikasi halal.
Fasilitasi Sertifikasi
DPPKUKM Kaltim sebelumnya telah memberikan fasilitas sertifikasi halal melalui dua skema pada 2025. Pemerintah daerah menyediakan kuota self declare bagi 1.000 UMKM serta sertifikasi reguler untuk 40 UMKM.
Namun, pemanfaatan kuota tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Dalam rapat koordinasi DPPKUKM Kaltim pada Juni 2025, dari 1.000 kuota self declare yang disediakan pemerintah provinsi, baru 320 kuota yang digunakan. Pada saat itu, sertifikat yang telah diterbitkan baru mencapai 58.
Untuk 2026, fasilitasi sertifikasi dilakukan dengan memanfaatkan kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang disediakan pemerintah pusat. Kuota tersebut dimanfaatkan berdasarkan pengajuan dari para pelaku UMKM. Ronny mengatakan sertifikasi halal tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi. Bagi UMKM, dokumen tersebut juga menjadi bagian dari kesiapan untuk memasuki pasar formal yang memiliki persyaratan lebih beragam.
Menurut dia, kebutuhan sertifikasi halal dapat berkaitan dengan akses ke pengadaan pemerintah, jaringan ritel modern, hotel, katering hingga peluang menjadi bagian dari rantai pasok Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, Ronny menekankan bahwa persyaratan sertifikasi halal tidak diterapkan secara seragam pada seluruh kanal pemasaran. Ketentuannya dapat berbeda berdasarkan jenis produk, kebijakan pembeli, serta paket pengadaan yang diikuti pelaku usaha.
“DPPKUKM mengintegrasikan sertifikasi halal sebagai salah satu indikator kesiapan UMKM masuk pasar formal,” ujar Ronny.
Tidak Hanya Sertifikat Halal
Selain sertifikasi halal, DPPKUKM Kaltim mendorong pelaku UMKM melengkapi sejumlah persyaratan lain untuk meningkatkan kesiapan usaha. Di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), standar produk, kemasan, serta dokumen administrasi yang dibutuhkan oleh calon pembeli.
Pemerintah daerah juga menyiapkan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal hingga tingkat kabupaten dan kota. Pada saat yang sama, keterlibatan BUMN, BUMD, dan sektor swasta didorong untuk membantu UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi.
Percepatan fasilitasi tersebut menjadi penting mengingat masih terdapat 39.184 UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal, sementara masa penahapan kewajiban sertifikasi untuk usaha mikro dan kecil akan berakhir pada Oktober 2026. (*)







Users Today : 1152
Total Users : 1656065
Views Today : 1881
Total views : 7208387