Fregat Indonesia Ikut Passing Exercise dengan Kapal Perang Cina di Dekat Taiwan, Jakarta Diminta Beri Penjelasan

Infobenua.com — Sebuah fregat TNI Angkatan Laut sempat mengikuti latihan bersama kapal perang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLAN) di perairan timur Taiwan pada 12 Agustus. Aktivitas tersebut memicu perhatian Taipei karena berlangsung ketika Taiwan tengah menggelar latihan militer tahunan Han Kuang.

Kapal Indonesia yang terlibat adalah KRI I Gusti Ngurah Rai, yang melakukan passing exercise bersama fregat berpeluru kendali PLAN, Honghe. Dalam manuver tersebut, kedua kapal melakukan latihan ketika saling berpapasan.

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Jakarta memahami sensitivitas lokasi kegiatan tersebut. Namun, pemerintah menegaskan kehadiran kapal Indonesia berkaitan dengan perjalanan transit menuju Indonesia.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pemerintah sepenuhnya menyadari lokasi latihan tersebut “sangat sensitif”, tetapi menegaskan kehadiran kapal Indonesia “semata-mata merupakan bagian dari rute transitnya untuk kembali ke Indonesia.”

Menurut laporan Taipei Times, KRI I Gusti Ngurah Rai sedang dalam perjalanan kembali dari Vladivostok, Rusia, setelah sebelumnya mengikuti latihan bersama Angkatan Laut Rusia.

Taipei Minta Penjelasan Jakarta

Dewan Urusan Daratan Taiwan (Mainland Affairs Council) mengecam langkah Beijing yang mengumumkan latihan tersebut pada 11 Agustus dan menyebutnya sebagai bentuk “provokasi”.

Taipei kemudian meminta “informasi lebih lanjut dari pemerintah Indonesia” melalui Kementerian Luar Negeri Taiwan mengenai keterlibatan kapal Indonesia.

Latihan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya aktivitas militer Cina di sekitar Taiwan. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berkomitmen melakukan penyatuan kembali, termasuk dengan menggunakan kekuatan apabila diperlukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, PLAN semakin sering menggelar latihan militer di sekitar Taiwan. Intensitas tersebut meningkat setelah kunjungan mantan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei pada 2022.

TNI Angkatan Laut menegaskan aktivitas bersama kapal Cina tersebut tidak berkaitan dengan persiapan operasi tempur.

Menurut TNI AL, kegiatan tersebut “bukan merupakan kegiatan perang” dan “tidak dimaksudkan sebagai latihan tempur.”

Dinilai Memiliki Signifikansi Taktis Terbatas

Ying-Yu Lin, associate professor di Graduate Institute of International Affairs and Strategic Studies, Tamkang University, Taiwan, menilai kegiatan tersebut tidak memiliki arti taktis yang besar.

“Latihan itu tidak sepraktis latihan maritim bersama, tetapi Cina ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan di perairan tersebut,” ujarnya.

Namun, aktivitas tersebut tetap memiliki konsekuensi diplomatik bagi Indonesia karena dilakukan di kawasan yang menjadi salah satu titik paling sensitif dalam persaingan Cina, Taiwan dan Amerika Serikat.

Ratih Kabinawa, visiting research fellow di Japan Institute of International Affairs yang berfokus pada hubungan Taiwan-Indonesia, mengatakan Jakarta seharusnya memperkirakan reaksi Taipei meskipun kegiatan itu memiliki nilai militer terbatas.

“Suka atau tidak, Indonesia kini terseret ke dalam permainan geopolitik semacam ini,” katanya.

Menurut Kabinawa, passing exercise merupakan salah satu bentuk interaksi militer dengan tingkat eskalasi relatif rendah yang digunakan Cina dalam aktivitasnya di sekitar Taiwan.

Ia memperingatkan Jakarta agar tidak menganggap kegiatan semacam itu sepenuhnya bebas dari konsekuensi politik.

“Jangan terlalu naif”

Kabinawa mengatakan Indonesia perlu memahami bahwa partisipasi dalam apa yang dianggap Jakarta sebagai “latihan rutin” tetap dapat menimbulkan kekhawatiran di Taiwan.

Posisi Bebas Aktif Diuji

Indonesia selama lebih dari lima dekade mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Kebijakan tersebut menempatkan Jakarta pada posisi yang tidak secara formal berpihak kepada kekuatan besar seperti Cina maupun Amerika Serikat.

Namun, posisi Indonesia semakin mendapat tekanan ketika persaingan strategis Washington dan Beijing di Indo-Pasifik meningkat.

Pada hari yang sama dengan pelaksanaan passing exercise, Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Menteri Pertahanan AS Elbridge Colby di Jakarta.

Di sisi lain, Prabowo juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing. Jakarta sekaligus menunjukkan keterbukaan terhadap permintaan Washington terkait overflight, yang memungkinkan pesawat militer AS menggunakan wilayah udara Indonesia.

Chong Ja Ian, associate professor ilmu politik di National University of Singapore, menilai tekanan dari negara-negara besar menjadi salah satu faktor yang membentuk sikap netral Indonesia.

“Prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif mungkin tidak akan banyak berubah, tetapi kita akan melihat bagaimana Jakarta menerapkannya,” ujarnya.

Kabinawa menilai pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menerjemahkan prinsip bebas dan aktif ke dalam kebijakan operasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, khususnya di sekitar Selat Taiwan.

WNI di Taiwan Jadi Pertimbangan

Meski demikian, Kabinawa menilai kecil kemungkinan Indonesia akan terlibat langsung apabila terjadi invasi Cina terhadap Taiwan.

Menurut dia, keberadaan ratusan ribu warga negara Indonesia di Taiwan justru akan menjadi pertimbangan utama Jakarta dalam menghadapi skenario konflik.

“Saya selalu mengingatkan semua orang bahwa ada 350.000 warga negara Indonesia di Taiwan yang perlu dilindungi atau mungkin dievakuasi jika skenario hipotetis tersebut benar-benar terjadi,” katanya.

Data resmi Taiwan menunjukkan warga Indonesia merupakan kelompok penduduk asing terbesar di negara tersebut.

Karena itu, Kabinawa memperkirakan jika konflik benar-benar terjadi, Indonesia lebih mungkin berfokus pada perlindungan dan evakuasi warga negaranya daripada terlibat dalam operasi militer.

“Jadi, saya rasa Indonesia tidak akan terlibat sebagai pihak yang ikut bertempur, melainkan lebih mungkin terlibat dalam upaya mengevakuasi warga negaranya,” kata Kabinawa.

“Hal itu justru akan berisiko terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia sendiri.” (*)