Dana Pusat Tertahan Rp426 Miliar DPRD Samarinda Dorong Pemkot Genjot PAD

Teks foto: Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar

Infobenua.com.Samarinda —Pemerintah Kota Samarinda diminta mempercepat langkah memperkuat kemandirian fiskal daerah menyusul masih tertahannya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp426 miliar.

Dari jumlah tersebut, hingga saat ini Pemkot Samarinda baru menerima pencairan sekitar Rp26 miliar. DPRD Samarinda menilai angka tersebut masih jauh dibandingkan kebutuhan anggaran daerah yang harus tetap berjalan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, kondisi tersebut menjadi pengingat agar pemerintah daerah tidak terus bergantung pada aliran dana dari pusat.

“Kemarin alhamdulillah kita sudah mendapatkan Rp26 miliar. Tapi kalau melihat jumlah yang masih tertunggak, tentu masih jauh,” kata Deni, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, Pemkot Samarinda perlu memperluas sumber pendapatan daerah, tidak hanya mengandalkan sektor pajak yang selama ini menjadi penopang utama PAD.

DPRD mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi baru, termasuk sektor pariwisata yang dinilai memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Pariwisata yang ada di Kota Samarinda ini banyak mulai tumbuh, tapi pemerintah kota belum hadir di sana. Ini juga menjadi sumber PAD kita,” ujarnya.

Deni menegaskan, peningkatan PAD harus dilakukan dengan strategi yang tepat tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak maupun retribusi.

Menurutnya, penguatan pendapatan daerah menjadi langkah penting agar program pembangunan, pelayanan publik, hingga agenda sosial pemerintah tetap berjalan meski kondisi fiskal menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran dan keterlambatan transfer pusat.

Karena itu, DPRD meminta Pemkot Samarinda menyusun strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi yang sudah ada, termasuk investasi dan sektor ekonomi kreatif.

“Kita menggali lebih dalam lagi tapi tidak memberatkan masyarakat. Sehingga keterbatasan fiskal tidak sampai mengganggu pelayanan publik,” tutup Deni.

Penulis Frida editor Eka mandiri