TKD Dipotong, DPRD Sebut Samarinda Tak Siapkan Proyek Besar di APBD 2027

Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.

Infobenua.com.Samarinda —Pemkot Samarinda dipastikan tidak menyiapkan pembangunan fisik berskala besar dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Penyempitan ruang fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim mengatakan, pembahasan APBD 2027 saat ini masih berada pada tahap Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Dalam pembahasan awal tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan fokus anggaran tahun depan diarahkan untuk menyelesaikan program yang sudah berjalan.

“Pemerintah hanya fokus menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan saat ini,” kata Rohim, Selasa (11/8/2026).

Menurut Rohim, kondisi keuangan daerah membuat Pemkot Samarinda harus lebih selektif menentukan program yang masuk dalam APBD 2027. Pemerintah belum dapat leluasa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik baru berskala besar.

Dampak keterbatasan anggaran tersebut juga membuat sejumlah rencana pembangunan belum mendapat kepastian, termasuk kelanjutan Teras Samarinda Tahap III.

Rohim menyebut, hingga saat ini DPRD Samarinda dan Pemkot Samarinda belum membahas secara khusus kelanjutan proyek tersebut. Pembahasan baru akan dilakukan ketika memasuki tahap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Teras tahap III belum ada pembahasan. Kita masih pembahasan KUA, masih melihat arah kebijakan 2027. Nanti di pembahasan PPAS kemungkinan baru akan dibahas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika proyek Teras Samarinda Tahap III kembali diusulkan, kebutuhan anggaran dan kemampuan fiskal daerah akan menjadi pertimbangan utama.

DPRD, kata Rohim, perlu melihat kondisi keuangan daerah serta program lain yang juga menjadi kebutuhan masyarakat sebelum memutuskan alokasi anggaran untuk pembangunan fisik.
Sementara itu, pembahasan APBD 2027 masih berproses dan belum masuk pada tahap penetapan program serta alokasi anggaran akhir.

“Kita perlu lihat kebutuhan anggaran dan anggaran yang ada nantinya seperti apa, serta kegiatan apa saja yang memungkinkan untuk dialokasikan,” demikian Rohim.

Penulis Frida editor Eka mandiri