JNBA 2026 Hadir di Sumba Timur, KPK Perkuat Budaya Antikorupsi hingga Pelosok Negeri

Waingapu–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai rangkaian Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat (7/8), dengan menghadirkan pendidikan antikorupsi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selama dua hari pelaksanaan, program ini melibatkan pejabat publik, aparatur sipil negara (ASN), tenaga kesehatan, pelaku UMKM, hingga anak-anak usia dini sebagai bagian dari penguatan budaya integritas di daerah.

Pelaksanaan JNBA di Sumba Timur menjadi bagian dari upaya KPK memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi ke berbagai wilayah, termasuk daerah dengan tantangan akses geografis. Melalui pendekatan yang dekat dengan masyarakat, KPK mendorong penguatan nilai-nilai integritas sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan budaya antikorupsi. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur untuk bersama-sama menggelorakan semangat antikorupsi. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme masyarakat yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Sumba Timur,” ujar Cahya.

Dukungan terhadap pelaksanaan JNBA juga ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui rapat finalisasi persiapan yang dipimpin Wakil Bupati Sumba Timur. Rapat tersebut diikuti pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk kesiapan daerah menyukseskan pelaksanaan program.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Sumba Timur menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan JNBA. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga meminta setiap perangkat daerah menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Pada hari pertama, KPK menggelar sosialisasi antikorupsi bagi pejabat publik, ASN, dan tenaga kesehatan di Aula Patola Ratu. Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang dapat menghambat pembangunan daerah.

Secara paralel, KPK juga menyelenggarakan pendidikan antikorupsi bagi anak-anak TK dan PAUD di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi. Melalui metode belajar yang interaktif dan menyenangkan, peserta diperkenalkan pada nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta keberanian mengatakan benar sebagai bekal pembentukan karakter sejak usia dini.

Upaya mendekatkan pesan antikorupsi kepada masyarakat juga dilakukan melalui partisipasi KPK dalam Pameran Pelayanan Publik dan UMKM di Taman Wisata Swembak. Pameran tersebut menghadirkan layanan publik, produk unggulan UMKM lokal, sekaligus ruang edukasi mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan kegiatan. Selain memanfaatkan berbagai layanan publik dan mengunjungi stan UMKM, masyarakat juga mengikuti berbagai sesi edukasi antikorupsi yang diselenggarakan KPK. Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berlandaskan integritas.

Rangkaian JNBA 2026 di Sumba Timur akan berlangsung hingga 8 Agustus 2026 dengan berbagai kegiatan edukasi yang melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok. Melalui kolaborasi antara KPK, pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat, program ini diharapkan semakin memperkuat budaya antikorupsi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan Indonesia yang bebas dari korupsi.