DPRD Kaltara Kawal Jalan Sembakung–KTT, Dorong Masuk Prioritas Pendanaan Pusat 2027

Foto (istimewa)

TANJUNG SELOR, Infobenua.com – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mengawal percepatan pembangunan jalan penghubung Sembakung–Kabupaten Tana Tidung (KTT) agar masuk dalam skala prioritas pendanaan pemerintah pusat pada 2027. Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Swadaya Percepatan Pembangunan Desa Atap, Selasa (28/7).

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, mengatakan masyarakat menyampaikan dua aspirasi utama. Pertama, percepatan pembangunan jalan poros Sembakung–KTT sepanjang 19,5 kilometer. Dari total panjang tersebut, sekitar 11,5 kilometer telah berhasil dibuka secara swadaya oleh masyarakat.

“Sebagian besar badan jalan sudah dibuka secara gotong royong oleh masyarakat. Kini tinggal bagaimana pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten menindaklanjuti agar ruas tersebut dapat segera difungsikan,” ujarnya.

Menurut Muddain, DPRD Kaltara sebelumnya telah melakukan audiensi bersama Dinas PUPR-Perkim Kaltara dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menyampaikan rencana alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar pada 2027 untuk pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Nunukan dan Malinau.

DPRD pun mendorong agar sebagian anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan akses jalan Sembakung–KTT yang dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

“Kami berharap usulan ini menjadi salah satu prioritas sehingga pembangunan jalan yang telah dirintis masyarakat dapat dilanjutkan pemerintah,” katanya.

Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal proses pengusulan tersebut hingga ke pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan jalan bukan hanya membuka keterisolasian wilayah, tetapi juga memperkuat pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain pembangunan infrastruktur jalan, masyarakat juga mengusulkan program transmigrasi lokal untuk mendukung pengembangan kawasan ketahanan pangan di Kecamatan Sembakung. DPRD menyambut positif gagasan tersebut karena dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Aspirasi ini sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Disnakertrans Kaltara agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” jelas Muddain.

DPRD juga meminta Dinas Kehutanan mempercepat proses pengajuan izin pemanfaatan kawasan hutan produksi yang masih menjadi kendala pengembangan lahan pertanian. Sebelas kelompok tani yang telah terbentuk didorong segera mengajukan izin pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Tim Swadaya Percepatan Pembangunan Desa Atap, Samsun S. Abjiah, mengatakan masyarakat datang ke DPRD membawa harapan agar pembangunan jalan poros provinsi yang telah direncanakan sejak 2018 segera direalisasikan.

Ia menjelaskan, warga telah membuka badan jalan sepanjang 11,5 kilometer dengan lebar sekitar 20 meter secara mandiri tanpa dukungan anggaran pemerintah sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan akses tersebut.

“Kami berharap pemerintah melanjutkan pembangunan melalui APBD maupun APBN. Tahap awal berupa peningkatan badan jalan atau pembangunan drainase saja sudah sangat berarti bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Samsun, keberadaan jalan akan memangkas waktu tempuh dari Kecamatan Sembakung menuju ibu kota provinsi yang selama ini mencapai sembilan hingga sepuluh jam menjadi sekitar empat hingga lima jam.

Ia menambahkan, akses jalan juga sangat penting saat banjir melanda wilayah Sembakung. Dengan terbukanya jalur tersebut, mobilitas masyarakat, pelayanan kesehatan, serta distribusi hasil ekonomi diharapkan tetap berjalan lebih baik.

“Jalan ini bukan sekadar akses transportasi, tetapi menjadi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan keselamatan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan,” pungkasnya.(adv/jo)