Beasiswa Tetap Jadi Prioritas di Tengah Defisit APBD, Komisi IV DPRD Kaltara Siapkan Evaluasi Besar

Foto istimewa

Infobenua.com.TARAKAN, – Komisi IV DPRD Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, meski anggaran daerah mengalami penurunan akibat kondisi fiskal yang belum stabil.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan pihaknya akan kembali mengundang tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (Unikal), dan Universitas Terbuka (UT), guna membahas keberlanjutan kerja sama pendidikan, termasuk persoalan beasiswa dan uang kuliah tunggal (UKT).

“Di tengah keterbatasan anggaran, kami ingin mengetahui langkah yang akan diambil masing-masing kampus, terutama terkait program beasiswa dan UKT mahasiswa,” ujar Syamsuddin, Kamis.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran beasiswa yang semula diusulkan sebesar Rp20 miliar terus mengalami penyesuaian. Nilainya turun menjadi Rp15 miliar hingga akhirnya hanya tersisa Rp5 miliar.

Menurut Syamsuddin, besarnya defisit APBD menjadi faktor utama yang membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.

“Kondisi APBD kita memang sedang tidak sehat. Pemprov tentu harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebelum mengalokasikan anggaran,” jelasnya.

Komisi IV juga menyoroti adanya perubahan penjelasan dari pihak eksekutif mengenai penggunaan dana beasiswa senilai Rp5 miliar. Saat asistensi anggaran, disebutkan Rp3 miliar dialokasikan untuk kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi. Namun, dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pada Mei lalu, dijelaskan bahwa seluruh anggaran Rp5 miliar digunakan untuk program MoU dan tidak lagi dibuka untuk jalur beasiswa umum.

“Hal inilah yang akan kami klarifikasi dalam rapat nanti. Mengapa dari Rp3 miliar menjadi Rp5 miliar dan seluruhnya hanya untuk MoU. Kami juga akan mengundang media agar pembahasannya terbuka,” tegas politisi PKS tersebut.

Meski demikian, Syamsuddin membantah adanya unsur ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

“Bukan tidak transparan, hanya saja mungkin masih ada informasi yang belum tersampaikan secara utuh. Koordinasi tetap berjalan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa program beasiswa bersama BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan tetap menjadi perhatian utama Komisi IV. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat keterbatasan anggaran daerah.

“Kami memahami aspirasi mahasiswa yang sempat menyampaikan tuntutan soal beasiswa. Namun saat pembahasan anggaran, kondisi keuangan daerah memang sedang sulit. Bahkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang diharapkan dapat membantu hingga kini belum juga ditransfer,” ujarnya.

Selain persoalan beasiswa, Komisi IV juga akan membahas tarif rumah sakit yang digunakan sebagai lokasi praktik mahasiswa UBT. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada besaran UKT yang harus dibayar mahasiswa.

“Kami akan mengundang pihak rumah sakit, Bapenda, serta pihak terkait agar persoalan ini segera mendapatkan solusi,” katanya.

Komisi IV juga memberi perhatian terhadap penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkaitan dengan rencana pengembangan kampus di Kabupaten Bulungan. Menurut Syamsuddin, pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan usaha, bukan aktivitas perkuliahan.

“Penentuan titik koordinat menjadi hal penting karena RTRW sedang disusun. Di sinilah proses pembahasannya masih berlangsung,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, Komisi IV DPRD Kaltara akan menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan pihak perguruan tinggi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta media massa guna memperjelas skema alokasi beasiswa sekaligus mencari solusi terhadap persoalan UKT mahasiswa.(adv)