DPRD Kaltara Minta UBT Benahi Fasilitas Fakultas Kedokteran Sebelum Bangun Kampus Baru

foto (istimewa)
Infobenua .com .TARAKAN – Rencana pengembangan Universitas Borneo Tarakan (UBT) melalui pembangunan kawasan baru di Kabupaten Bulungan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara ke Gedung Rektorat UBT, Kamis (16/7/2026).

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, bersama anggota Komisi IV Supa’ad Hadianto, Ruman Tumbo, Listiani, dan Siti Laela, bertujuan menyerap berbagai masukan terkait pengembangan pendidikan tinggi di Kalimantan Utara, termasuk rencana pemanfaatan lahan di Tanjung Selor.

Dalam forum tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Dino Andrian, menilai pengembangan kampus perlu dilakukan secara terukur dengan tetap mengedepankan penyelesaian berbagai kebutuhan mendesak di kampus utama.

Menurutnya, sejumlah fasilitas di Fakultas Kedokteran masih memerlukan perhatian serius sehingga pembenahan infrastruktur yang ada seharusnya menjadi prioritas sebelum memulai pengembangan kawasan baru.

“Masih banyak kebutuhan yang harus diselesaikan, khususnya di Fakultas Kedokteran. Sebelum berbicara ekspansi, persoalan yang ada saat ini perlu dituntaskan terlebih dahulu agar pelayanan pendidikan semakin optimal,” ujar Dino.
Ia juga mengingatkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah daerah saat ini masih terbatas. Karena itu, setiap rencana pengembangan harus memiliki perencanaan yang matang dan kejelasan sumber pendanaan agar tidak membebani keuangan daerah.
Dino berharap DPRD memperoleh kepastian mengenai sejauh mana progres rencana tersebut, apakah masih dalam tahap kajian atau telah memasuki tahap pelaksanaan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan UBT, Dr. Etty Wahyuni, menjelaskan bahwa lahan yang direncanakan berada di Kabupaten Bulungan bukan berasal dari aset pemerintah daerah, melainkan merupakan rencana hibah dari perusahaan pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN).

Menurutnya, proses hibah tersebut masih melalui tahapan administrasi dan konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan seluruh aspek hukumnya berjalan sesuai ketentuan.

“Kami ingin memastikan seluruh proses hibah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelas Dr. Etty.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kawasan di Bulungan tidak dirancang sebagai kampus kedua yang berisi ruang kuliah ataupun gedung perkuliahan.
Sebaliknya, UBT merancang kawasan tersebut sebagai pusat pengembangan unit usaha akademik yang terintegrasi dengan laboratorium lapangan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Lahan seluas sekitar 10 hektare itu nantinya diproyeksikan menjadi kawasan pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan yang dikelola bersama oleh fakultas terkait. Mahasiswa akan memanfaatkan kawasan tersebut untuk kegiatan praktikum dan riset, sementara hasil pengelolaannya diharapkan mampu menghasilkan nilai ekonomi yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UBT.

“Konsepnya bukan membangun ruang kuliah baru, tetapi menghadirkan kawasan pembelajaran berbasis praktik sekaligus unit usaha universitas yang dapat memperkuat kemandirian UBT sebagai Badan Layanan Umum (BLU),” terang Dr. Etty.

Melalui pertemuan ini, Komisi IV DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap rencana pengembangan pendidikan tinggi agar berjalan sesuai kebutuhan, memiliki perencanaan yang matang, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara.(adv/jo)