Komisi IV DPRD Kaltara Soroti Tingginya Biaya Praktik Mahasiswa UBT di RSUD dr. Jusuf SK

Foto (ist)
TARAKAN, Infobenua.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan perhatian serius terhadap tingginya biaya praktik profesi dan penelitian mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) di RSUD dr. Jusuf SK. Persoalan tersebut mengemuka saat kunjungan kerja Komisi IV ke Kampus UBT, Kamis (16/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Wakil Rektor II UBT, Dr. Etty Wahyuni, menjelaskan bahwa skema pembiayaan antara kegiatan praktik profesi dan penelitian memiliki mekanisme yang berbeda.

Untuk kegiatan penelitian, seluruh biaya menjadi tanggung jawab mahasiswa yang memilih melakukan penelitian di RSUD dr. Jusuf SK. Sementara itu, biaya praktik profesi yang merupakan bagian dari kurikulum ditanggung oleh pihak universitas.

“Kalau praktikum pembebanannya di UBT, sedangkan untuk penelitian menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa yang memilih melakukan penelitian di rumah sakit,” ujar Dr. Etty.
Menurutnya, biaya praktik profesi di RSUD dr. Jusuf SK mencapai sekitar Rp6 juta per mahasiswa untuk dua semester. Nilai tersebut dinilai cukup membebani keuangan kampus, mengingat Uang Kuliah Tunggal (UKT) tertinggi di Fakultas Ilmu Kesehatan hanya berkisar Rp5 juta per semester.
Kondisi tersebut semakin berat setelah pemerintah sebelumnya membatasi perguruan tinggi untuk tidak menaikkan UKT, sehingga ruang fiskal universitas dalam menutup biaya operasional menjadi semakin terbatas.

Meski demikian, UBT tetap menjadikan RSUD dr. Jusuf SK sebagai mitra utama dalam pelaksanaan praktik mahasiswa. Sebagai rumah sakit rujukan tingkat provinsi, fasilitas tersebut dinilai memiliki ragam kasus medis yang lebih lengkap sehingga mampu memberikan pengalaman klinis yang lebih baik bagi mahasiswa.

“Mahasiswa memperoleh pengalaman yang jauh lebih banyak ketika praktik di rumah sakit rujukan karena variasi kasus yang ditangani lebih beragam dibandingkan rumah sakit dengan jumlah pasien yang lebih sedikit,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyatakan pihaknya memahami dampak yang ditimbulkan dari penerapan tarif pelayanan rumah sakit terhadap dunia pendidikan.
Menurutnya, persoalan ini perlu segera dicarikan solusi agar tidak menjadi beban bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi yang selama ini berupaya mencetak tenaga kesehatan berkualitas di Kalimantan Utara.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kaltara akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Direktur RSUD dr. Jusuf SK, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta perangkat daerah terkait untuk membahas kemungkinan penyesuaian tarif maupun skema subsidi bagi mahasiswa.

“Kami ingin mencari formulasi terbaik agar biaya praktik tidak menghambat hak mahasiswa memperoleh pendidikan. Solusi harus segera ditemukan melalui koordinasi bersama seluruh pihak terkait,” tegas Syamsuddin.
Komisi IV berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan layanan rumah sakit, sehingga mahasiswa tetap dapat menjalani praktik profesi dengan biaya yang lebih terjangkau.(adv)