Kesepakatan Logam Tanah Jarang AS-Lynas Tuai Penolakan di Malaysia karena Isu Palestina

Infobenua.com, Kuala Lumpur — Kesepakatan strategis antara Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) dan perusahaan pertambangan Australia, Lynas Rare Earths, memicu gelombang penolakan di Malaysia. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah menghentikan atau membatasi kerja sama tersebut karena khawatir logam tanah jarang yang diproses di Malaysia akan digunakan dalam industri persenjataan yang berkaitan dengan konflik di Gaza.

Amerika Serikat berupaya mengurangi ketergantungannya terhadap pasokan logam tanah jarang dari Cina melalui kontrak senilai US$96 juta atau sekitar Rp1,7 triliun yang ditandatangani bersama Lynas pada Maret 2026. Perjanjian berdurasi empat tahun itu mencakup penyediaan 17 unsur logam tanah jarang yang menjadi bahan penting bagi berbagai sektor, mulai dari perangkat elektronik, kendaraan listrik, hingga sistem pertahanan modern.

Pelaksanaan kontrak tersebut sangat bergantung pada fasilitas pemurnian Lynas di Gebeng, kawasan industri di pesisir timur Semenanjung Malaysia. Pabrik itu merupakan fasilitas pengolahan logam tanah jarang terbesar di luar Cina.

Pengumuman kerja sama tersebut memicu kritik di Malaysia, negara yang selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengkritik operasi militer Israel di Gaza maupun Tepi Barat.

Sejumlah kalangan mendesak pemerintah Malaysia memblokir kesepakatan tersebut atau setidaknya memastikan hasil pemrosesan logam tanah jarang dari pabrik Gebeng tidak dimanfaatkan dalam produksi persenjataan.

Lebih dari 50 organisasi nonpemerintah juga menyampaikan surat terbuka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka menilai kerja sama itu berpotensi menyeret Malaysia dalam “tuduhan serius atas pelanggaran hukum internasional di berbagai wilayah” termasuk Gaza, sembari menyoroti posisi Amerika Serikat sebagai salah satu pemasok utama senjata bagi Israel.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai hubungan antara industri logam tanah jarang Malaysia dan penggunaan persenjataan tidak sesederhana yang dipersepsikan.

“Apa yang dituntut oleh para pengunjuk rasa Malaysia setara dengan melarang ekspor karet alam ke AS karena ban-ban tersebut mungkin akan digunakan pada kendaraan Israel di Gaza,” kata Thomas Kruemmer, direktur Ginger International Trade and Investment, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura yang berfokus pada pasar logam tanah jarang, kepada DW.

Pekan lalu, sebuah komite parlemen Malaysia menggelar dengar pendapat untuk menilai apakah proyek Lynas dapat mencoreng “reputasi Malaysia sebagai pendukung setia Palestina.” Pemerintah diberi waktu hingga akhir bulan untuk menentukan sikap resminya terhadap kerja sama tersebut.

Menurut Kruemmer, perdebatan yang berkembang di Malaysia lebih dipengaruhi oleh isu Palestina daripada persoalan industri logam tanah jarang.

“Bagi warga Malaysia, ini sebenarnya bukan soal logam tanah jarang. Ini soal Palestina,” kata Kruemmer.

Para aktivis berharap isu pabrik Gebeng dapat dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan terhadap kebijakan geopolitik Washington. Di sisi lain, dominasi Cina dalam penambangan dan pemrosesan logam tanah jarang membuat Amerika Serikat semakin bergantung pada sumber alternatif.

Kruemmer menjelaskan Lynas merupakan salah satu dari sedikit perusahaan di luar Cina yang mampu memproduksi disprosium dan terbium dalam skala komersial. Kedua unsur tersebut sangat dibutuhkan dalam berbagai aplikasi teknologi tinggi.

“Dan karena Cina menghentikan ekspor logam tanah jarang yang ditujukan untuk aplikasi militer, Lynas akan menjadi satu-satunya sumber yang tersedia bagi Pentagon untuk saat ini,” kata Kruemmer.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Meredith Schwartz, mengatakan Amerika Serikat terus berinvestasi pada berbagai proyek logam tanah jarang di dalam maupun luar negeri. Namun sebagian besar proyek tersebut masih membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dapat beroperasi.

“Pentagon membutuhkan pasokan yang terjamin jika Cina terus menolak akses, ini merupakan keharusan keamanan nasional. Hal ini menjadikan proyek-proyek yang sedang beroperasi aktif, seperti pabrik pemurnian logam tanah jarang Lynas di Malaysia, sangat strategis bagi Amerika Serikat,” katanya.

Menurut Schwartz, cadangan mineral Australia yang besar serta pengalaman negara tersebut di sektor pertambangan menjadikan Lynas sebagai elemen penting dalam strategi Washington mengurangi dominasi Cina terhadap rantai pasok logam tanah jarang. Ia menyebut fasilitas Gebeng sebagai “titik kunci” dalam “rantai pasokan dari tambang hingga magnet.”

Walaupun pengumuman kontrak pada Maret tidak menjelaskan secara rinci tujuan akhir penggunaan logam tanah jarang tersebut, Kruemmer menilai keterlibatan Pentagon mengindikasikan material itu kemungkinan besar akan digunakan untuk kebutuhan pertahanan.

“Jika bahan tersebut tidak ditujukan untuk keperluan pertahanan, Pentagon tidak akan menandatangani kontrak, mereka tidak peduli dengan mobil listrik Ford Motor atau peralatan dapur Whirlpool,” katanya.

Baik Lynas maupun Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari DW.

Selain persoalan geopolitik, proyek Lynas juga masih menghadapi tantangan terkait isu lingkungan. Kekhawatiran publik dipengaruhi oleh pengalaman proyek logam tanah jarang pada dekade 1980-an yang meninggalkan limbah radioaktif dan dikaitkan dengan berbagai persoalan kesehatan di Malaysia.

Persoalan pengelolaan limbah radioaktif juga terus menjadi sorotan terhadap operasional Lynas.

Peneliti senior Singapore Institute of International Affairs, Oh Ei Sun, mengatakan apabila pemerintah Malaysia ingin memperlambat atau menghambat implementasi kesepakatan tersebut, isu lingkungan maupun proses perpanjangan izin operasional pabrik dapat menjadi instrumen yang digunakan.

Ia juga menilai hukum internasional dapat dijadikan dasar tambahan untuk memberikan tekanan terhadap proyek tersebut, sebagaimana tercermin dalam surat terbuka yang dikirim kelompok masyarakat sipil kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

“Pada dasarnya ini soal kemauan politik. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda selalu bisa menemukan alasan untuk melakukannya,” kata Oh.

Meski demikian, menurut Oh, keputusan untuk menghambat investasi tersebut juga membawa konsekuensi terhadap posisi Malaysia sebagai tujuan perdagangan dan investasi internasional.

“Sampai saat ini, [Malaysia] masih merupakan kekuatan perdagangan utama, tujuan investasi utama di dunia,” kata Oh sembari melanjutkan, “begitu Anda melakukan hal-hal seperti itu, Anda akan mengisolasi diri sendiri, dan itu adalah pilihan yang harus diambil oleh pemerintah Malaysia.”

Di tengah meningkatnya pengaruh kelompok Islam dalam politik domestik, pemerintahan Anwar Ibrahim juga menghadapi tekanan dari mayoritas masyarakat Muslim untuk menunjukkan dukungan terhadap Palestina.

Oh menilai sikap tegas terhadap kerja sama AS-Lynas berpotensi memberikan keuntungan politik bagi pemerintah.

“Jadi, jika saya seorang politisi dan kelangsungan politik adalah tujuan utama saya, saya bisa melakukan sesuatu untuk memperkuat kredibilitas keagamaan saya dan perjuangan untuk Palestina adalah cara yang sangat tepat dan mudah dilakukan.” (*)