Infobenua.com, Manila — Ketegangan di Laut Cina Selatan kembali meningkat setelah Filipina dan Cina saling menyalahkan atas bentrokan yang terjadi di Second Thomas Shoal. Insiden tersebut memicu kecaman dari Amerika Serikat dan Australia serta membayangi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang berlangsung di Manila.
Konfrontasi pada Senin (20/7) menjadi episode terbaru dalam sengketa berkepanjangan antara Beijing dan Manila terkait wilayah Laut Cina Selatan.
Militer Filipina menyatakan seorang personel Angkatan Laut Filipina mengalami cedera di kepala setelah dipukul menggunakan tongkat kayu oleh anggota Penjaga Pantai Cina ketika kapal mereka mendekati BRP Sierra Madre, kapal perang yang sengaja dikandaskan dan kini difungsikan sebagai pos militer Filipina di Second Thomas Shoal.
Menurut Angkatan Bersenjata Filipina, kapal Penjaga Pantai Cina yang membawa delapan personel mendekati kapal tersebut untuk mengambil foto dan merekam video. Ketegangan meningkat ketika dua kapal karet Filipina berusaha menghalau mereka hingga akhirnya terjadi konfrontasi.
AFP menyebut personel Cina “bereaksi dengan keras dan agresif dengan memukul personel angkatan laut Filipina menggunakan tongkat kayu.”
Menyusul insiden tersebut, militer Filipina mendesak Beijing menghentikan tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional.
“Kami menyerukan kepada Tentara Pembebasan Rakyat, Penjaga Pantai Cina, termasuk milisi maritimnya, untuk menghentikan tindakan ilegal, koersif, agresif, dan menyesatkan di Laut Filipina Barat serta mematuhi Putusan Arbitrase 2016 yang menegaskan hak maritim sah Filipina berdasarkan hukum internasional.”
Di sisi lain, Penjaga Pantai Cina membantah tuduhan tersebut. Beijing menyatakan kapal Filipina mengabaikan peringatan, bermanuver secara berbahaya mendekati kapal patroli Cina, dan justru memulai aksi kekerasan.
“Personel Filipina terlebih dahulu menggunakan dayung, tongkat kayu, dan peralatan lainnya untuk menyerang secara agresif petugas penegak hukum Cina.”
Pemerintah Cina juga menuding Manila telah memutarbalikkan fakta dan menyebarkan tuduhan yang tidak benar mengenai insiden tersebut. Pada Selasa (21/7), Kementerian Luar Negeri Cina memanggil Duta Besar Filipina untuk menyampaikan nota protes atas apa yang disebut sebagai “provokasi dan serangan yang disengaja” di Ren’ai Reef, nama yang digunakan Beijing untuk Second Thomas Shoal.
Insiden itu segera memicu reaksi dari sekutu Filipina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam tindakan yang disebut sebagai perilaku berbahaya dan agresif terhadap personel militer Filipina.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengatakan, “Amerika Serikat mengecam tindakan Cina yang berbahaya dan agresif terhadap personel angkatan laut Filipina di Second Thomas Shoal pada 20 Juli 2026 dan menyerukan agar Cina segera menghentikan tindakan yang mengganggu stabilitas kawasan.”
Pigott menilai pola tindakan Beijing terus memperburuk situasi keamanan di kawasan.
“Pola provokasi Cina terhadap operasi maritim Filipina yang sah merusak perdamaian dan stabilitas kawasan serta bertentangan dengan komitmen Cina untuk menyelesaikan sengketa secara damai.”
Australia turut mengeluarkan kecaman. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut tindakan Cina sebagai “perilaku yang membahayakan dan mengganggu stabilitas.”
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan kekerasan terhadap personel angkatan lautnya merupakan tindakan “tidak dapat diterima” dan akan ditindaklanjuti melalui jalur diplomatik.
Filipina menegaskan Second Thomas Shoal berada di dalam zona ekonomi eksklusifnya sejauh 200 mil laut. Sebaliknya, Cina tetap mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan meskipun Putusan Arbitrase 2016 menyatakan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Ketegangan tersebut terjadi bersamaan dengan berlangsungnya Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.
Menjelang pertemuan, Rubio menyatakan terbuka untuk mengadakan pembicaraan dengan Wang Yi di sela-sela agenda ASEAN. Dalam artikel opini yang diterbitkan media Filipina pada Selasa (21/7), ia kembali menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di kawasan Asia Tenggara.
“Kebebasan ini sama sekali tidak dapat dianggap terjamin. Jika perairan ini jatuh ke bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, maka Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN akan menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi mereka.”
Insiden terbaru tersebut juga menimbulkan keraguan terhadap prospek penyelesaian Code of Conduct (CoC) antara ASEAN dan Cina mengenai Laut Cina Selatan yang hingga kini masih dalam tahap perundingan.
Selain persoalan sengketa maritim, situasi di Myanmar turut menjadi agenda utama dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN.
Thailand kembali mendorong agar Myanmar kembali dilibatkan secara penuh dalam forum regional tersebut.
Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan,
“Yang terbaik adalah membawa Myanmar kembali ke dalam keluarga ASEAN.”
Ia menambahkan, “Kami percaya bahwa setelah lima tahun, kami perlu berbicara, kami perlu mendengarkan, dan mereka perlu menjelaskan.”
Namun, Malaysia tetap mempertahankan sikapnya dengan menolak normalisasi hubungan pada tingkat tinggi selama tindakan represif di Myanmar masih terus berlangsung. (*)
Users Today : 1654
Total Users : 1383536
Views Today : 3604
Total views : 6663092