DPRD Kaltim Usul Kuota BBM Khusus Pelat KT, Kendaraan Luar Daerah Diminta Tak Ikut Mengisi

Teks foto: Teks foto: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud

Infobenua.com.Samarinda –Antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur dinilai tidak hanya dipicu terbatasnya pasokan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga mekanisme distribusi yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat daerah.

DPRD Kalimantan Timur mengusulkan agar kendaraan berpelat nomor luar daerah tidak lagi menggunakan kuota BBM yang dialokasikan untuk Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan penambahan kuota BBM yang saat ini diupayakan pemerintah belum tentu mampu mengurai persoalan apabila pola penyalurannya tetap seperti sekarang.

Menurutnya, kendaraan berpelat luar yang mengisi BBM di Kaltim ikut mengurangi jatah yang seharusnya dinikmati kendaraan berpelat KT.

“Kuota BBM itu ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan. Karena itu maunya kami kendaraan pelat luar tidak mengambil kuota Kaltim,” kata Hasanuddin usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Samarinda.

Ia menilai alokasi BBM seharusnya mengacu pada kendaraan yang terdaftar di Kalimantan Timur.

Dengan begitu, kuota yang diberikan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat setempat lebih terjamin.

Hasanuddin mengakui usulan tersebut belum dapat diterapkan karena hingga kini belum ada regulasi yang mengatur pembatasan pengambilan BBM berdasarkan asal registrasi kendaraan.

Meski demikian, DPRD Kaltim akan mendorong pemerintah menyusun aturan tersebut.

“Harusnya pelat KT saja yang dikasih. Kalau pelat luar, kami ingin tidak usah mengambil kuota Kaltim. Tapi memang aturannya belum ada. Itu yang sedang kita dorong supaya masyarakat Kaltim lebih diprioritaskan,” ujarnya.

Selain mengusulkan perubahan mekanisme distribusi BBM, Hasanuddin juga menyoroti keberadaan penjual BBM eceran atau Pertamini.

Menurutnya, usaha tersebut masih dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil yang belum terjangkau SPBU.

Ia meminta Pertamina memperluas jaringan distribusi hingga ke wilayah pelosok agar masyarakat lebih mudah memperoleh BBM resmi.

Sementara di kawasan perkotaan yang telah memiliki akses SPBU memadai, menurutnya masyarakat tidak lagi perlu bergantung pada BBM eceran.

“Kalau daerah terpencil, masyarakat memang terbantu karena jauh mencari SPBU. Harusnya pemerintah bersama Pertamina bisa masuk sampai ke pelosok. Kalau tidak, masyarakat akhirnya mencari Pertamini. Tapi kalau di kota sebenarnya tidak perlu. SPBU ada dan harganya juga berbeda. Jadi memang ini dua sisi yang perlu dicarikan kebijakan yang tepat,” demikian Hamas.

penulis Frida editor Eka mandiri