Warga Samarinda Ilir Keluhkan BPJS Terputus hingga Lampu Jalan, DPRD Janji Kawal ke APBD 2027

Teks foto: Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Ismail Latisi di Jalan Damai saat melakukan reses (istimewa)

Infobenua.com Samarinda —Persoalan BPJS Kesehatan yang terputus, minimnya lampu jalan lingkungan, hingga kebutuhan beasiswa pendidikan menjadi keluhan utama warga Kecamatan Samarinda Ilir saat reses Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi.

Aspirasi itu disampaikan warga dalam reses masa sidang II 2026 yang digelar di Jalan Damai, Kelurahan Sidodamai, Sabtu 23 Mei 2026.

“Warga tadi menyampaikan beberapa usulan seperti beasiswa pendidikan, lampu jalan lingkungan, dan BPJS kesehatan yang terputus dari pemerintah pusat sehingga kami mencoba memfasilitasi persoalan tersebut,” kata Latisi kepada awak media.

Menurut politikus PKS itu, persoalan layanan kesehatan dan kebutuhan infrastruktur lingkungan masih menjadi isu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat di daerah pemilihannya.

Ia mengatakan reses menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk turun langsung menemui masyarakat sekaligus menyerap kebutuhan prioritas warga.

Selain itu, agenda reses juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik anggota dewan kepada konstituen terkait program dan kerja legislasi yang telah dilakukan selama menjabat.

“Kami masuk ke masa reses di masing-masing daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan pertanggungjawaban selama dua tahun terkait apa saja yang sudah kami lakukan sebagai anggota DPRD,” ujarnya.

Latisi menjelaskan seluruh hasil reses anggota DPRD Samarinda nantinya akan dihimpun menjadi laporan resmi per daerah pemilihan (dapil).

Laporan tersebut kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPRD Samarinda sebelum disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebagai bahan rekomendasi program pembangunan.

“Hasil reses ini akan kami himpun menjadi laporan dari masing-masing anggota DPRD, kemudian dilaporkan per daerah pemilihan dan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai dasar usulan kepada pemerintah kota,” jelasnya.

Ia menegaskan aspirasi warga dalam reses masa sidang II 2026 akan diperjuangkan agar masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

“Kami berharap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lingkungan bisa menjadi prioritas pemerintah kota tahun depan,” demikian Latisi.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri