Retribusi Daerah Belum Maksimal, DPRD Samarinda Desak Evaluasi OPD

Teks foto: Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi

Infobenua.com Samarinda —Komisi II DPRD Samarinda menyoroti rendahnya realisasi retribusi daerah di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) meski capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda pada Triwulan I 2026 berhasil melampaui target.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi mengatakan realisasi PAD Samarinda hingga Triwulan I 2026 mencapai 17,24 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 15 persen.

Namun, kata dia, capaian retribusi daerah masih tergolong rendah. Hingga periode yang sama, realisasi retribusi baru mencapai 11,72 persen.

“Beberapa OPD masih mencatat capaian di bawah target meskipun sistem transaksi non tunai sudah diterapkan,” ujar Iswandi usai menghadiri High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Triwulan I 2026 di Ballroom Arutala Bapperida Samarinda, Jumat 22 Mei 2026.

Ia menyebut sektor pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD dengan realisasi mencapai 20,11 persen.

Kontribusi tersebut berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman, pajak hotel, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Di sisi lain, sejumlah OPD masih mencatat realisasi retribusi yang rendah. Dinas Perhubungan hanya mencapai 0,67 persen, BPKAD sebesar 5,84 persen, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar 11,84 persen.

Menurut Iswandi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan penerimaan daerah.

“Kendala kepatuhan pembayaran tarif dan faktor lainnya masih menjadi persoalan,” katanya.

Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah OPD yang telah menerapkan sistem elektronifikasi transaksi hingga 100 persen, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Dinas Lingkungan Hidup.

DPRD Samarinda pun mendorong Pemerintah Kota Samarinda membangun sistem pemantauan PAD secara real time di setiap OPD.

“Kita berharap ini dapat diperbarui secara berkala untuk memantau capaian pendapatan daerah secara lebih optimal,” demikian Iswandi.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri