Teks foto: Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim
Infobenua.com Samarinda — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera mengatasi persoalan ketimpangan daya tampung sekolah dan memperluas program bantuan pendidikan hingga jenjang pascasarjana.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembenahan sektor pendidikan harus dimulai dari perbaikan database pendidikan dan penguatan keberpihakan anggaran terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun ajaran baru adalah banyaknya lulusan sekolah dasar yang tidak tertampung di SMP negeri akibat ketidakseimbangan kapasitas sekolah.
“Terkait penyelarasan kapasitas sekolah, kita meminta Pemkot membuat database lulusan SD untuk menghitung kebutuhan SMP yang memadai,” ujarnya (19/5/2026).
Rohim menilai penyusunan database lulusan SD menjadi langkah penting agar pemerintah dapat memetakan kebutuhan ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah baru di wilayah padat penduduk.
“Tujuannya jelas, kita ingin memastikan seluruh lulusan SD di Samarinda dapat tertampung di jenjang pendidikan berikutnya tanpa ada yang telantar,” tegasnya.
Selain persoalan daya tampung sekolah, Pansus LKPJ juga mendorong perluasan program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu dan pelajar berprestasi.
“Mendorong Pemkot untuk menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin dan siswa berprestasi. Itu sudah keharusan,” katanya.
Tak hanya itu, DPRD Samarinda juga meminta pemerintah membuka bantuan pendidikan untuk jenjang S2 dan S3 bagi putra-putri daerah, termasuk dosen dan tenaga pendidik.
“Kita juga merekomendasikan adanya bantuan studi S2 dan S3 bagi putra-putri daerah Samarinda. Kita ingin mencetak generasi terdidik yang nantinya bisa kembali untuk membangun kota ini,” jelas Rohim.
Ia menegaskan sektor pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Samarinda.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dengan perbaikan database dan perluasan beasiswa, kita berharap indeks pembangunan manusia di Samarinda bisa naik signifikan,” pungkasnya.
Pansus LKPJ berharap rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti Pemkot Samarinda agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta penyaluran beasiswa ke depan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri
















Users Today : 212
Total Users : 1301331
Views Today : 641
Total views : 6384101