BPBD Samarinda Tingkatkan Kesiapsiagaan di Tengah Cuaca Tak Menentu

Ket foto: Plt Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso.

Infobenua.com Samarinda – Kondisi cuaca di Kota Samarinda yang berubah-ubah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau panjang tahun ini, hujan dengan intensitas cukup tinggi masih kerap mengguyur sejumlah wilayah dan menyebabkan genangan di beberapa titik kota.

Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat kesiapan guna mengantisipasi berbagai potensi bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga banjir akibat cuaca ekstrem selama masa transisi musim.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dan gejalanya mulai dirasakan sejak Maret lalu.

“Merujuk pada informasi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus mendatang. Kondisi tersebut pada dasarnya mulai terlihat sejak Maret tahun ini,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Meski demikian, ia menjelaskan posisi geografis Samarinda yang berada di kawasan garis khatulistiwa menyebabkan hujan tetap berpotensi terjadi walaupun wilayah tersebut sedang memasuki musim kemarau.

“Walaupun diprediksi mengalami musim kemarau panjang maupun pengaruh fenomena El Nino, letak Kota Samarinda di kawasan khatulistiwa membuat potensi hujan tetap dapat terjadi selama periode kemarau,” katanya.

Menurutnya, kondisi cuaca yang tidak menentu membuat BPBD harus bersiap menghadapi dua risiko sekaligus, yakni kebakaran lahan akibat suhu panas serta banjir dan genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD Samarinda bersama sejumlah instansi terkait telah melaksanakan berbagai persiapan, termasuk mengadakan gladi kesiapsiagaan bencana di tingkat kota maupun provinsi.

“Dalam rangka menghadapi musim kemarau, beberapa hari terakhir kami telah melaksanakan gladi kesiapsiagaan bencana baik pada tingkat kota maupun provinsi,” tuturnya.

Selain itu, BPBD juga mulai menyiapkan sarana penanganan kebakaran dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Pemadam Kebakaran, relawan kebencanaan, hingga Desa Tangguh Bencana.

“Kami telah mempersiapkan berbagai sarana pendukung serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, Dinas Pemadam Kebakaran, relawan, dan Desa Tangguh Bencana,” jelasnya.

Ia menegaskan penanganan dini terhadap titik api berskala kecil menjadi prioritas utama agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.

“Kami berharap setiap kemunculan titik api dalam skala kecil dapat segera ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” ucapnya.

Untuk mendukung langkah deteksi dini, BPBD juga terus memantau potensi kebakaran melalui aplikasi pemantauan titik panas seperti Sipongi.

Di sisi lain, hujan deras yang masih terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan di sejumlah kawasan Kota Samarinda. Beberapa ruas jalan bahkan mengalami kepadatan lalu lintas akibat saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air.

Walaupun genangan dinilai tidak berlangsung lama, pemerintah tetap mempercepat penanganan agar dampaknya tidak meluas.

Suwarso menyampaikan bahwa Wali Kota Samarinda telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas PUPR dan BPBD, untuk melakukan identifikasi terhadap saluran drainase yang mengalami sedimentasi maupun penyumbatan.

“Wali Kota telah mengarahkan perangkat daerah terkait, termasuk PUPR dan BPBD, agar segera mengidentifikasi saluran drainase yang mengalami endapan lumpur maupun pertumbuhan gulma sehingga dapat segera dilakukan pembersihan,” katanya.

Pembersihan drainase dilakukan bersama pihak kecamatan, kelurahan, serta masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Menurutnya, penanganan banjir memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah daerah.

“Penanganan persoalan banjir tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting,” tambahnya.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut melakukan penertiban terhadap bangunan maupun aktivitas yang berada di atas drainase dan dinilai menghambat aliran air.

“Oleh karena itu, upaya penanganan dilakukan secara kolaboratif mulai dari tingkat masyarakat hingga pemerintah kota,” jelasnya.

Dalam mengantisipasi potensi karhutla berskala besar, BPBD Provinsi Kalimantan Timur juga disiapkan untuk memberikan dukungan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Suwarso menilai relawan kebencanaan selama ini memiliki peran penting, terutama dalam penyampaian informasi awal dan membantu proses pemadaman di lapangan.

“Relawan memiliki kontribusi yang sangat besar sejak awal kejadian. Mereka tidak hanya memberikan informasi mengenai keberadaan titik api, tetapi juga turut membantu proses pemadaman dengan peralatan yang tersedia,” ujarnya.

Ia menambahkan banyak relawan bergerak secara sukarela tanpa menunggu instruksi resmi karena didorong rasa kepedulian terhadap lingkungan.

“Para relawan bergerak atas dasar kepedulian sosial. Tanpa menunggu arahan, mereka telah turun langsung membantu penanganan di lapangan,” lanjutnya.

Selain mengantisipasi kebakaran di wilayah sendiri, BPBD Samarinda juga mewaspadai kemungkinan masuknya asap kiriman dari daerah lain seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat selama musim kemarau berlangsung.

Menurut Suwarso, Wali Kota Samarinda telah meminta agar pengawasan kualitas udara diperkuat melalui penyediaan alat pemantau kualitas udara.

“Terdapat arahan dari Wali Kota agar dilakukan persiapan alat pemantau kualitas udara sebagai bagian dari langkah antisipasi,” katanya.

Walaupun hasil pemantauan BMKG menunjukkan kualitas udara di Samarinda masih berada dalam kategori baik, pemerintah tetap menyiapkan langkah penanganan apabila kondisi memburuk akibat asap kiriman.

Jika kualitas udara mengalami penurunan, pemerintah akan membagikan masker kepada masyarakat sekaligus mengimbau warga menggunakan masker secara mandiri.

Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga terus mendorong program penghijauan dan penanaman pohon untuk menjaga kualitas lingkungan serta mengurangi dampak perubahan iklim.

Suwarso menyebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama sejumlah perusahaan telah melaksanakan penanaman pohon di kawasan Makroman sebagai bagian dari penguatan kawasan keanekaragaman hayati.

“Program tersebut bertujuan menjaga kualitas udara sekaligus mengurangi dampak kebakaran lahan dari daerah lain yang asapnya dapat terbawa angin menuju Kota Samarinda,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandirij