DPRD Kaltim Soroti Kebutuhan Mendesak Jalan Lingkar Usai Kecelakaan di Jalan Juanda

Ket foto: Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi.

Infobenua.com Samarinda – Rentetan kecelakaan lalu lintas yang kembali terjadi di Jalan Juanda mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan lingkar bagi kendaraan bertonase besar. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menekan risiko kecelakaan akibat masih melintasnya truk berat di kawasan perkotaan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyatakan bahwa persoalan kendaraan berat yang memasuki area kota sejatinya telah lama menjadi perhatian.

Ia mengungkapkan bahwa sejak lebih dari lima tahun terakhir, Komisi III telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) serta Dinas Perhubungan guna merumuskan solusi jangka panjang.

“Isu mengenai kendaraan bertonase besar yang melintasi kawasan perkotaan bukanlah hal baru. Rencana pembangunan jalan lingkar sebagai solusi permanen sebenarnya telah disusun beberapa tahun yang lalu,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Pemerintah Provinsi sebelumnya menargetkan proyek tersebut selesai pada 2027. Jalur lingkar dirancang menghubungkan Jembatan Mahakam Ulu hingga Bandara APT Pranoto di Sungai Siring, serta terintegrasi dengan Simpang Badak dan sejumlah kawasan strategis lainnya. Keberadaan jalur ini diharapkan dapat mengalihkan kendaraan berat dari pusat kota.

Menurut Subandi, idealnya truk dengan kapasitas muatan besar tidak lagi melintasi wilayah padat penduduk. Namun, karena infrastruktur pendukung belum sepenuhnya tersedia, kendaraan tersebut masih menggunakan jalur dalam kota.

“Kendaraan dengan daya angkut besar semestinya dialihkan ke jalur khusus di luar kawasan permukiman. Akan tetapi, selama akses alternatif belum rampung sepenuhnya, arus truk berat masih terpaksa melalui pusat kota,” tegasnya.

Selain pembangunan jalan lingkar, DPRD Kaltim juga mengusulkan penyediaan bumper zone atau kantong parkir di sepanjang ring road sebagai titik pengendali kendaraan berat sebelum memasuki jalur tertentu. Fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung pengaturan lalu lintas secara lebih tertib.

Subandi menyebutkan, proyek ini telah dialokasikan anggaran sekitar Rp400 miliar dan sebagian besar proses pembebasan lahan, khususnya hingga kawasan Sungai Siring, telah diselesaikan.

Namun demikian, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat berdampak besar terhadap kondisi fiskal daerah. Pengurangan anggaran yang mencapai sekitar Rp6 triliun dalam APBD Kaltim berpotensi memengaruhi realisasi proyek tersebut.

“Pengurangan transfer ke daerah yang nilainya sekitar Rp6 triliun tentu berimplikasi pada kemampuan pembiayaan pembangunan. Kondisi ini dapat menyebabkan pelaksanaan jalan lingkar tahun ini tertunda dan target penyelesaian pada 2027 berpotensi mengalami penyesuaian,” jelasnya.

Ia juga menyoroti wilayah Loa Bakung sebagai salah satu titik yang paling sering dilalui truk berat, terutama dari arah Jembatan Mahakam Ulu.

Menurutnya, keluhan masyarakat di kawasan tersebut telah berlangsung lama, bahkan sempat terjadi aksi penutupan jalan sebagai bentuk protes atas tingginya risiko kecelakaan.

Menanggapi insiden terbaru di Jalan Juanda, Subandi menegaskan bahwa aspek keselamatan warga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur maupun pengaturan lalu lintas di daerah.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri