Setahun Kepemimpinan Rudy–Seno, DPRD Kaltim Ingatkan Ketahanan Fiskal

Foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Riansyah Ridwan

Infobenua.com, Samarinda — Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, DPRD Kaltim mulai menyampaikan evaluasi awal terhadap arah dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Riansyah Ridwan, menilai sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim telah menunjukkan progres awal.

Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga berpotensi mengurangi efektivitas capaian pembangunan.

“Secara umum, orientasi kebijakan sudah berada di jalur yang tepat. Penguatan sumber daya manusia dan perluasan Pendapatan Asli Daerah adalah fondasi penting bagi pembangunan jangka menengah dan panjang,” ujar Agus.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada visi dan misi kepala daerah. Menurutnya, dibutuhkan desain kebijakan besar yang terencana, terukur, dan terintegrasi agar seluruh OPD bergerak dalam satu kerangka pembangunan yang saling mendukung.

“Visi yang baik harus ditopang perencanaan yang matang dan koordinasi yang kuat. Tanpa itu, program berisiko berjalan parsial dan sulit dievaluasi dampaknya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti belum kuatnya konsolidasi kebijakan antar-OPD hingga saat ini. Pola kerja sektoral dinilai masih dominan, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih program maupun penggunaan anggaran.

“Jika OPD berjalan sendiri-sendiri, efektivitas program menjadi sulit diukur. Bahkan bisa terjadi duplikasi kebijakan karena tidak berada dalam satu desain besar pembangunan,” jelas Agus.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah yang seharusnya terintegrasi lintas sektor, mulai dari ekonomi, sosial, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain aspek integrasi kebijakan, DPRD Kaltim juga menyoroti implikasi fiskal dari sejumlah program prioritas, salah satunya program pendidikan gratis yang saat ini dijalankan Pemprov Kaltim.

Agus menilai program tersebut memiliki nilai strategis dari sisi pemerataan akses pendidikan dan manfaat sosial bagi masyarakat.

Namun, ia mengingatkan pentingnya perhitungan fiskal yang cermat dan berkelanjutan, mengingat pos anggaran program tersebut masih tergolong belanja non-wajib yang berpotensi menekan ruang fiskal daerah.

“Program pendidikan gratis ini sangat baik secara sosial, tetapi harus dihitung secara matang agar tidak berdampak pada pembiayaan pendidikan lain yang juga bersifat mendasar,” ujarnya.

Agus menegaskan agar implementasi kebijakan pendidikan tidak justru mengurangi alokasi anggaran bagi pendidikan menengah maupun pendidikan luar biasa akibat keterbatasan fiskal.

Untuk mengantisipasi tekanan terhadap APBD Kaltim, ia mendorong Pemprov Kaltim menyiapkan skema pembiayaan alternatif, salah satunya melalui kolaborasi dengan dunia usaha.
Pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai dapat menjadi instrumen pendukung program prioritas daerah, selama dirancang secara terukur, transparan, dan akuntabel.

“Skema TJSL atau CSR bisa menjadi penopang kebijakan strategis tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan,” pungkasnya.

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi