Pemkot Samarinda Tingkatkan Bantuan Keuangan Parpol pada APBD 2026

Ket foto: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda, Miftahurrizqa.

Infobenua.com Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda memutuskan untuk menaikkan nilai bantuan keuangan bagi partai politik pada tahun anggaran 2026.

Kebijakan tersebut ditetapkan di tengah upaya pemerintah pusat yang mendorong pengendalian dan efisiensi belanja publik di berbagai sektor.

Dalam kebijakan terbaru ini, bantuan keuangan partai politik dihitung sebesar Rp7.500 untuk setiap suara sah, meningkat dari ketentuan sebelumnya yang berada di angka Rp5.595 per suara.

Penyesuaian tersebut berdampak langsung terhadap total anggaran yang harus disiapkan pemerintah daerah.

Seiring kenaikan nilai bantuan per suara dan bertambahnya perolehan suara sah hasil pemilu terakhir, total dana yang dialokasikan bagi 10 partai politik di Samarinda pada 2026 diperkirakan mencapai Rp3,1 miliar.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sekitar Rp2,3 miliar.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda, Miftahurrizqa, menyampaikan bahwa rencana penyesuaian bantuan partai politik telah disusun jauh sebelum munculnya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional.

Ia menegaskan bahwa proses perencanaan sudah berjalan sejak awal 2025.

“Penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik telah dirumuskan sejak awal tahun 2025, pada saat isu efisiensi anggaran nasional belum berkembang. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak berkaitan dengan arahan pemangkasan anggaran yang belakangan disampaikan pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).

Lebih lanjut, Miftahurrizqa menjelaskan bahwa besaran bantuan sebelumnya dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Selama lebih dari satu dekade, nominal bantuan tidak pernah mengalami perubahan, sementara kebutuhan operasional partai politik terus meningkat.

“Selama lebih dari sepuluh tahun, nilai bantuan tidak mengalami penyesuaian. Di sisi lain, biaya operasional kegiatan politik maupun sosial mengalami kenaikan, sehingga diperlukan penyesuaian agar fungsi pendidikan politik kepada masyarakat tetap dapat berjalan,” jelasnya.

Meski demikian, Pemerintah Kota Samarinda menegaskan bahwa penetapan nilai Rp7.500 per suara telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Angka tersebut merupakan hasil kompromi antara usulan partai politik yang mengajukan nilai lebih tinggi dengan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah kota.

“Besaran yang ditetapkan merupakan hasil pertimbangan menyeluruh, termasuk kondisi keuangan daerah. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan partai politik dan kemampuan anggaran yang tersedia,” katanya.

Untuk menjaga stabilitas APBD, pemerintah daerah melakukan pengetatan pada sejumlah pos belanja rutin lainnya. Efisiensi difokuskan pada pengeluaran seperti perjalanan dinas, belanja makan dan minum, serta pengadaan alat tulis kantor.

“Langkah efisiensi tetap dilakukan pada beberapa pos belanja. Dengan pengaturan tersebut, kenaikan bantuan keuangan partai politik masih dapat diakomodasi tanpa mengganggu keseimbangan anggaran daerah,” tutur Miftahurrizqa.

Ia juga memastikan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tetap berada dalam pengawasan ketat. Setiap partai politik wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya sebagai syarat pencairan bantuan.

Saat ini, laporan tersebut tengah menjalani proses pemeriksaan awal oleh Inspektorat sebelum diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apabila proses audit berjalan lancar, pencairan bantuan keuangan partai politik diperkirakan dapat dilakukan lebih awal, yakni pada Februari hingga Maret mendatang.

“Kualitas laporan
pertanggungjawaban partai politik menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini turut mendukung kelancaran serta percepatan proses penyaluran bantuan,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri