Dialog Publik DPD GMNI Soroti Efisiensi Fiskal Kaltim di Era Rudy–Seno

Teks foto: Dialog Publik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaltim di Caffe D’baggios

Infobenua.com Samarinda – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, kebijakan pembangunan daerah mendapat sorotan tajam.

Efisiensi anggaran dan efektivitas program unggulan menjadi perhatian utama dalam Dialog Publik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaltim yang digelar di Caffe D’baggios, Samarinda, Minggu (21/12/2025).

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menilai kondisi fiskal Kalimantan Timur ke depan diperkirakan semakin terbatas.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim segera melakukan pengetatan belanja, terutama pada pos anggaran yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, pengeluaran seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, serta program bersifat seremonial perlu ditekan agar ruang fiskal dapat dialihkan untuk sektor yang menyentuh kebutuhan publik.

“Belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat sebaiknya dikurangi. Anggaran daerah harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Selain efisiensi anggaran, Buyung juga mengkritisi pelaksanaan program unggulan Beasiswa Gratis.

Ia menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap tim pelaksana agar program pendidikan tersebut berjalan transparan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia mengingatkan bahwa kredibilitas program akan sangat bergantung pada integritas para pengelolanya.

“Ya visi besar pendidikan gratis berpotensi gagal apabila dijalankan oleh pihak yang tidak memiliki rekam jejak baik,” ungkapnya.

Menanggapi kritik tersebut, perwakilan Partai Gerindra, Yaqubus, menyatakan bahwa masukan dari publik merupakan bagian dari kontrol demokratis yang perlu diapresiasi.

Ia memastikan isu efisiensi anggaran dan keberpihakan belanja daerah menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan pemerintah.

“Kami melihat kritik ini sebagai pengingat agar kebijakan fiskal ke depan benar-benar berdampak langsung pada masyarakat,” katanya.

Yaqubus juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim tengah mendorong strategi hilirisasi sebagai upaya memperkuat ekonomi daerah di tengah tantangan global.

“Hilirisasi difokuskan pada sektor batu bara, migas, dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah serta membuka lapangan kerja baru,” tegasnya.

Dialog publik tersebut mencerminkan harapan masyarakat agar pemerintah daerah mampu menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan berkeadilan.

Penulis : Frida | Editor: Eka Mandiri