Bupati Kutim Sampaikan Pendapat Akhir APBD 2026, Tekankan Kolaborasi Eksekutif-Legislatif

Infobenua.com.SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki tahap krusial dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Setelah melalui serangkaian pembahasan panjang sejak pertengahan tahun, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan pendapat akhir pemerintah di hadapan anggota DPRD.

Bupati menegaskan bahwa kualitas APBD tidak ditentukan oleh besar kecilnya anggaran semata, melainkan oleh ketelitian proses, akurasi data, dan kemampuan pemangku kepentingan menyelaraskan visi pembangunan daerah.

“Pembahasan Rancangan APBD 2026 telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari pengkajian teknis di perangkat daerah, rapat intensif dengan Badan Anggaran DPRD, hingga sinkronisasi akhir untuk memastikan setiap program selaras dengan kebutuhan masyarakat Kutim,” kata Ardiansyah dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kutim di Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (27/11/2025).

Menurut Bupati, penyusunan APBD merupakan proses teknokratis yang kompleks. Tahapannya mencakup verifikasi data, analisis kebutuhan lapangan, rapat-rapat intensif, dan evaluasi lintas sektor. Keberhasilan merumuskan APBD 2026, kata Ardiansyah, merupakan hasil kolaborasi eksekutif dan legislatif yang terjaga secara konsisten.

Ia memberikan apresiasi khusus kepada DPRD Kutim yang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dengan cermat. “Dialog yang konstruktif dan kehati-hatian para anggota dewan sepanjang pembahasan menjadi faktor penting yang memperkaya rumusan akhir APBD 2026,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada perangkat daerah yang selama beberapa bulan menyiapkan dokumen teknis, mulai dari penyediaan data akurat, penyusunan indikator kinerja, hingga penyesuaian rencana kegiatan. Semua itu menjadi pilar penting agar APBD memiliki arah dan pijakan kebijakan yang kuat.

Ardiansyah menekankan bahwa tantangan pembangunan Kutim ke depan semakin kompleks. Karena itu, APBD 2026 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur wilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Semangat kerja sama dan koordinasi ini menjadi pondasi bahwa pembangunan Kutai Timur dilakukan secara terarah, realistis, dan berkelanjutan,” tutup Bupati.