Pemprov Kaltim Kebut Serapan Anggaran 2025, OPD Merah Jadi Sorotan

Teks foto: Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni

Infobenua.com.Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan percepatan serapan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjelang akhir tahun 2025. Hingga awal November, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut masih banyak OPD yang berada pada kategori merah karena realisasi keuangan belum sesuai target.

Sri menjelaskan bahwa serapan anggaran Kaltim saat ini berada di angka kisaran 70–75 persen. Namun capaian tersebut belum merata di semua perangkat daerah, terutama pada OPD yang memiliki hambatan administratif dan teknis dalam penagihan serta pelaksanaan program.

“Serapan meningkat, tapi target mingguan belum tercapai maka tetap masuk kategori merah. Ada kegiatan sudah berjalan, tapi realisasi keuangannya belum,” kata Sri, Senin (1/12/2025).

Salah satu faktor keterlambatan yang disebutkan adalah realisasi BPJS Kesehatan, yang baru bisa berjalan setelah revisi aturan pada Juli meski data sudah disiapkan sejak Maret. Kondisi ini menyebabkan sebagian anggaran tidak terserap dan berpotensi dikembalikan ke kas daerah.

Sri menegaskan, ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi menjadi penyebab penumpukan realisasi di akhir tahun.

Evaluasi terus dilakukan dan kepala OPD diminta bertanggung jawab penuh terhadap capaian anggaran masing-masing.

“Serapan bukan hanya soal belanja tuntas, tapi layanan publik juga harus berjalan. OPD yang tidak mampu akan mendapat penilaian khusus dalam evaluasi kinerja,” tegasnya.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengingatkan OPD untuk mempercepat eksekusi anggaran tanpa mengorbankan kualitas. Ia menolak percepatan yang bersifat asal mengejar angka.

“Pastikan tidak ada mark up atau kegiatan fiktif hanya karena mengejar serapan tinggi. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Rudy.

Rudy menyebut masih ada 25 OPD yang realisasinya jauh dari harapan. Pemprov menargetkan serapan anggaran tahun ini minimal 92,34 persen dan diupayakan mendekati 95 persen pada penutupan tahun anggaran.

Menurut Pemprov, disiplin perencanaan, ketertiban administrasi, dan percepatan kegiatan menjadi kunci agar pembangunan tetap tepat waktu dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dapat terjaga.

Penulis : Frida | Editor: Eka Mandiri