Pendapatan APBD Kaltim Terkoreksi Tajam, Pemprov Fokus Amankan Layanan Dasar

Teks foto: Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni

Infobenua.com.Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi tantangan besar dalam penyusunan RAPBD 2026 akibat koreksi signifikan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan yang semula diproyeksikan Rp21,35 triliun kini harus disesuaikan menjadi Rp15,15 triliun, sehingga memaksa penataan ulang struktur anggaran.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, dalam Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025), menyebut penurunan paling tajam terjadi pada komponen Transfer ke Daerah (TKD). Dari Rp9,33 triliun, kini tinggal Rp3,13 triliun atau terpangkas 66,39 persen. Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi faktor terbesar, turun dari Rp6,06 triliun menjadi Rp1,62 triliun.

“Tekanan terhadap TKD ini berimbas langsung pada ruang fiskal daerah. Pemerintah perlu mencari strategi lain untuk menjaga keseimbangan anggaran,” ujarnya.

Meski menghadapi kontraksi fiskal, Pemprov memastikan program unggulan kepala daerah tetap berjalan dengan penyesuaian skala kegiatan. Termasuk perjalanan religi lintas agama yang jumlahnya tidak sebanyak tahun sebelumnya.

Namun Sri menegaskan, tidak ada pemangkasan untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Keduanya menjadi prioritas perlindungan fiskal demi menjamin layanan dasar masyarakat tetap stabil dan berkualitas.

“Sementara sektor infrastruktur akan tetap dilaksanakan secara selektif sesuai kemampuan fiskal,” ungkapnya.

Dalam struktur belanja RAPBD 2026, tercatat total belanja Rp15,15 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar dan belanja transfer Rp5,89 triliun.

Pendapatan daerah diproyeksikan Rp14,25 triliun yang bersumber dari PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, dan pendapatan sah lainnya Rp362,03 miliar. Selisih pendanaan akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp900 miliar.

Sri memaparkan bahwa penyampaian nota keuangan ini merupakan tahap awal pembahasan. Pandangan fraksi dijadwalkan disampaikan pada malam hari yang akan dilanjutkan jawaban pemerintah sebelum memasuki proses penetapan akhir.

Dengan ruang gerak anggaran yang semakin sempit, pembahasan RAPBD 2026 diprediksi berlangsung ketat.

“Seluruh langkah penyesuaian dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan program strategis tidak terhenti,” tandasnya.

Penulis : Frida | Editor: Eka Mandiri